 |
| RAPAT: Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel - Foto Ist |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor perunggasan daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak lokal.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Jahrian, S.E., dan dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Balai Karantina Hewan, serta pihak terkait lainnya.
BACA JUGA: Percepat Infrastruktur Strategis, Bupati Kotabaru Teken Adendum Pembangunan Jembatan dan Jalan
Dalam pertemuan tersebut, DPRD dan pelaku usaha membahas sejumlah persoalan yang dihadapi peternak lokal, mulai dari fluktuasi harga, tingginya biaya produksi, hingga persaingan dengan produk peternakan dari luar daerah.
DPRD Kalsel menilai sektor peternakan, khususnya perunggasan, memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, mengatakan DPRD membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi konstruktif terhadap persoalan yang dihadapi peternak.
Menurutnya, masukan dari pelaku usaha dan organisasi profesi menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata bagi sektor perunggasan daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, S.P., menyampaikan sejumlah gagasan untuk memperkuat industri perunggasan lokal. Salah satu hal yang dinilainya perlu mendapat perhatian adalah pengendalian harga pokok produksi (HPP) melalui peningkatan efisiensi pakan, logistik, dan manajemen produksi.
“Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, harga jual dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sementara peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.
Firman juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan dan menyerap produk unggas lokal. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas pasar bagi peternak Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan daya saing produk daerah.
Selain itu, ia mengusulkan penerapan sistem resi gudang untuk komoditas hasil perunggasan, khususnya daging dan telur ayam broiler. Sistem tersebut dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menciptakan stabilitas harga di pasaran.
“Ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan memberikan kepastian bagi peternak maupun konsumen. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar,” katanya.
Lebih lanjut, Firman berharap program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting dapat memprioritaskan penggunaan produk peternakan lokal.
BACA JUGA: Jasa Raharja dan FKLL Banjar Dorong Penguatan Keselamatan di Titik Rawan
Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah melalui penyerapan hasil produksi peternak lokal.
“Ketika produk lokal menjadi pilihan utama dalam berbagai program pemerintah, maka peternak kita akan semakin kuat dan sektor pangan daerah menjadi lebih mandiri,” tambahnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi perunggasan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
Penguatan produksi lokal, efisiensi biaya, perluasan pasar, serta pengelolaan pasokan diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan peternak lokal tetap memiliki daya saing. (hum/ak)
