 |
| RAPAT: Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang III di Ruang Paripurna DPRD Balangan - Foto Ist |
HABARDIGITAL.COM, BALANGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyoroti tekanan fiskal daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya penurunan dana transfer pemerintah pusat dan ketergantungan pendapatan daerah terhadap sektor pertambangan.
Sorotan tersebut disampaikan Wahyudi Azhari saat membacakan laporan pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD Balangan dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang III di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan DPRD, perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Agenda utama rapat adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
BACA JUGA: KM Virgo Transport 8 Ditemukan Terbalik di Laut Jawa, SAR Fokus Cari Korban
Secara umum, seluruh fraksi, yakni Fraksi NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera, memberikan apresiasi terhadap penyampaian Raperda APBD 2027 dan menerima rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama eksekutif.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting terkait kondisi fiskal daerah dan arah kebijakan anggaran.
DPRD Balangan mencermati keterbatasan ruang fiskal daerah yang salah satunya dipengaruhi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, dewan menyoroti proyeksi penurunan produksi dan penerimaan dari sektor pertambangan.
Fraksi NasDem dan PAN mendorong pemerintah daerah melakukan diversifikasi ekonomi agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Menurut fraksi-fraksi tersebut, penguatan sektor ekonomi lain perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal daerah di tengah dinamika sektor pertambangan.
Sorotan lainnya datang dari Fraksi Demokrasi Maju dan PPP yang mencermati penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belanja daerah yang disebut mengalami penurunan hingga Rp618,07 miliar.
Pemerintah Kabupaten Balangan didorong mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD, antara lain melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Upaya peningkatan PAD dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah sehingga pembiayaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Fraksi PAN juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam R-APBD 2027, anggaran BTT disebut meningkat dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
DPRD meminta pemerintah daerah memperjelas skema dan mekanisme penggunaan BTT, termasuk aspek pengawasannya. Hal tersebut diperlukan agar anggaran tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran, terutama ketika menghadapi kondisi darurat atau kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
BACA JUGA: Wali Kota Banjarmasin Langsung Sambangi Pelabuhan Trisakti
Di tengah keterbatasan fiskal, seluruh fraksi DPRD Balangan menekankan agar efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Program pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga diminta tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. DPRD menilai penyesuaian anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” tutup Wahyudi. (nt/ak)
