 |
| RAPAT: Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si bersama anggota saat rapat - Foto Dok Humas |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta PT PLN (Persero) mempercepat penanganan gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Kamis (2/7/2026), dengan menghadirkan jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Yayasan Lembaga Konsumen Intan Kalimantan (YLKIK), Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman.
BACA JUGA: Korban Tabrak Lari di Banjarmasin Meninggal Dunia, MTI Kalsel Berikan Bantuan dan Pendampingan Hukum
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat yang terdampak gangguan pasokan listrik.
"Komisi III memanggil pihak PLN terkait aduan masyarakat. Beberapa aduan yang kami terima berkaitan dengan sering terjadinya pemadaman listrik. Dari penjelasan PLN, gangguan tersebut disebabkan adanya kerusakan turbin yang berdampak pada beberapa wilayah di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah," ujarnya.
Menurut Mustaqimah, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam notulensi, salah satunya mengenai perkembangan pemulihan sistem kelistrikan yang mulai menunjukkan kondisi membaik.
"Alhamdulillah, dari pertemuan hari ini kita mendapatkan titik terang. Sudah dibuat notulensi bahwa besok status sistem akan menjadi siaga. Kami berharap kondisi ini terus membaik sehingga masyarakat dapat kembali menikmati layanan listrik yang stabil," katanya.
Ia menegaskan Komisi III akan terus mengawal proses pemulihan yang dilakukan PLN agar gangguan tersebut segera teratasi dan tidak berdampak lebih luas terhadap aktivitas masyarakat.
"Kami berharap persoalan ini tidak berkepanjangan karena sangat memengaruhi perekonomian masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dampaknya cukup besar sehingga perlu penanganan yang cepat dan terukur," tegasnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Soelistijono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang terjadi. Dalam rapat tersebut, PLN juga memaparkan perkembangan penanganan gangguan serta upaya percepatan pemulihan sistem.
BACA JUGA: PT Trio Motor Perkenalkan New Honda Vario Evo 160, Skutik Premium dengan Evolusi Desain dan Performa
Berdasarkan hasil rapat, sistem kelistrikan saat ini berada pada status siaga dengan cadangan daya yang terus diperkuat. Adapun proses perbaikan pada pembangkit yang mengalami gangguan ditargetkan selesai pada bulan September 2026 namun pihaknya berupaya dapat diselesaikan secara maksimal.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kalsel menegaskan akan terus memantau proses pemulihan agar pelayanan kelistrikan kembali optimal, sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan tanpa kendala. (dwn/ak)
