HADIR: Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., turut hadir di tengah jalannya rapat untuk mengikuti pembahasan - Foto Dok
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., dan dihadiri Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, M.Pd., beserta jajaran perangkat daerah terkait. Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., turut hadir di tengah jalannya rapat untuk mengikuti pembahasan.
BACA JUGA: PT Trio Motor Perkenalkan New Honda Vario Evo 160, Skutik Premium dengan Evolusi Desain dan Performa
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut ialah optimalisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan. Menurut Alpiya, potensi tersebut perlu terus dijaga melalui pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak terkait.
"Kami berharap pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA: Korban Tabrak Lari di Banjarmasin Meninggal Dunia, MTI Kalsel Berikan Bantuan dan Pendampingan Hukum
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. (dwn/ak)
