 |
| WAWANCARA: Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, menyoroti keluhan masyarakat terkait layanan penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idulfitri.
Menurut Suripno, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan saat hendak menukarkan uang baru.
“Karena itu, kita harus segera mengatasi keluhan tersebut, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi layanan penukaran agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan lebih mudah dan tertib,” ujar Suripno di Banjarmasin, Rabu (4/3/2026).
Namun demikian, ia mengakui tidak semua masyarakat terbiasa atau mampu menggunakan aplikasi digital. Kondisi tersebut justru menjadi kendala bagi sebagian warga yang ingin melakukan penukaran uang baru.
Hal ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa akses layanan penukaran uang masih perlu diperluas dan dipermudah agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Suripno juga menyoroti adanya pembatasan nominal rupiah yang dapat ditukarkan oleh masyarakat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pembatasan tersebut mencakup jumlah minimum dan maksimum penukaran.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap uang baru cenderung meningkat menjelang Lebaran. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh para pelaku usaha jasa penukaran uang yang tergabung dalam koperasi maupun kelompok usaha sejenis, yang berharap mendapatkan pasokan uang baru dalam jumlah memadai.
“Kami berharap ke depan Bank Indonesia dapat memberikan solusi, misalnya dengan membuka kesempatan penukaran tidak hanya melalui sistem aplikasi, tetapi juga melalui bank-bank yang ada di Banjarmasin dan lebih dekat dengan masyarakat,” harapnya.
Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah baru untuk menyambut Lebaran.
Ia juga berharap distribusi uang baru dapat dilakukan secara lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan justru menimbulkan kesan pembatasan yang menyulitkan.
“Kami tentu akan terus menyampaikan aspirasi ini agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
