 |
| RAPAT: Rapat kerja bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyusul telah ditetapkannya APBD 2026 - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyusul telah ditetapkannya APBD 2026. Dalam pertemuan tersebut dibahas kondisi anggaran dinas sosial yang relatif minimalis, yakni sekitar Rp69 miliar sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Namun perlu kita tegaskan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial dan kemanusiaan tidak boleh terdampak secara signifikan,” ujar Gusti Iskandar, Rabu (3/4/2026) sore.
Ia menegaskan bahwa program sosial bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial menjadi perhatian serius bagi Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan.
“Apa yang disampaikan rekan-rekan dinas sosial menjadi atensi serius bagi kami di Komisi IV DPRD. Kami berkomitmen memperjuangkan agar anggaran bagi program-program prioritas tetap terjaga, baik dalam pembahasan anggaran reguler maupun pada perubahan anggaran ke depan,” jelasnya.
Gusti Iskandar menambahkan, efisiensi anggaran seharusnya dapat dilakukan pada kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang mendesak. Namun, program sosial kemanusiaan seperti bantuan bagi lansia, masyarakat kurang mampu, serta kelompok rentan lainnya tidak seharusnya mengalami pengurangan.
Ia juga menyinggung latar belakangnya sebagai Ketua Palang Merah Indonesia yang membuatnya memahami secara langsung pentingnya program kemanusiaan bagi masyarakat.
“Kebetulan saya juga memiliki latar belakang sebagai Ketua PMI, sehingga saya memahami betul program kemanusiaan adalah kebutuhan riil masyarakat. Negara harus hadir dalam memastikan kebutuhan dasar tersebut terpenuhi,” tegasnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kalsel akan kembali menggelar rapat kerja untuk menyusun skala prioritas program berdasarkan tugas pokok Dinas Sosial.
Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Meski demikian, inovasi program tetap dimungkinkan, terutama jika terdapat peluang dalam pembahasan perubahan anggaran.
Selain itu, ia juga menyoroti dinamika sosial yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Selatan, termasuk polemik terkait layanan BPJS serta persoalan data kemiskinan yang memerlukan perhatian serius.
“Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dinamika sosial, termasuk polemik terkait BPJS maupun data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang masih menjadi perhatian serius. Karenanya, kebijakan anggaran harus selaras dengan kebutuhan sosial kemanusiaan masyarakat,” pungkasnya.
