 |
| SOSIALISASI: Kegiatan yang berlangsung pada 24–29 September 2026 di ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BATOLA - Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), M. Haris Isroyani, S.Sos., melaksanakan sosialisasi implementasi integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Kegiatan yang berlangsung pada 24–29 September 2026 di ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.
Haris menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan yang diusungnya dengan judul “ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.”
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait serta pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala. Kehadiran para pemangku kepentingan dinilai penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus memberikan masukan terhadap proses integrasi SOP yang akan diterapkan dalam mendukung fasilitasi kegiatan kedewanan.
Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta kebutuhan dokumen dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD.
Melalui kegiatan tersebut, para pegawai mendapatkan penjelasan mengenai tahapan proses layanan dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Selain itu, pegawai dan pemangku kepentingan terkait diberikan pemahaman mengenai dokumen yang perlu disiapkan dan diteruskan ketika proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya.
Para peserta juga mencocokkan tahapan yang terdapat dalam draf SOP dengan proses pekerjaan yang selama ini dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan prosedur yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Tidak hanya penyampaian materi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi pegawai dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta tanggapan terhadap sejumlah prosedur yang masih perlu disesuaikan.
Berbagai masukan yang disampaikan peserta kemudian dicatat sebagai bahan penyempurnaan SOP. Dengan demikian, prosedur yang nantinya diterapkan diharapkan dapat lebih mudah dipahami dan digunakan dalam mendukung fasilitasi kegiatan DPRD.
Hasil sosialisasi menunjukkan adanya pemahaman bersama di antara pegawai dan pemangku kepentingan terkait mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta kebutuhan dokumen dalam proses integrasi SOP.
Pemahaman tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum SOP diterapkan dalam pelaksanaan layanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.
Haris berharap implementasi ISO PRO tidak hanya menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga mampu membangun kesamaan pemahaman dan pola kerja antarpegawai serta pemangku kepentingan terkait.
“Dengan adanya integrasi SOP, proses fasilitasi kegiatan kedewanan diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi, terarah, dan efektif,” ujar Haris.
Masukan yang diperoleh dari peserta dan pemangku kepentingan selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan prosedur. Integrasi SOP diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan serta kondisi nyata dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Barito Kuala. (ms/ak)
