 |
| RAPAT: Finalisasi rekomendasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kalsel - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memfinalisasi penyusunan rekomendasi sebagai bahan masukan strategis untuk memperkuat pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah.
Finalisasi rekomendasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., dan dihadiri unsur Kepolisian Daerah Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satuan Tugas (Satgas) BBM.
H. M. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin mengatakan, rapat tersebut merupakan agenda terakhir Pansus dalam menyusun sekaligus menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi.
Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, dan pembahasan yang dilakukan selama masa kerja Pansus.
“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian Pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Bang Dhin, sejumlah poin tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran.
Pansus juga memberikan perhatian terhadap evaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem pengawasan dapat berjalan secara lebih terukur dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Bang Dhin berharap rekomendasi Pansus nantinya dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel.
Dengan penguatan sistem pengawasan, distribusi BBM bersubsidi diharapkan semakin optimal sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang berhak menerima.
Selanjutnya, hasil kerja Pansus akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Hasil tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait guna memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. (dwn/ak)
