 |
| HADIR: Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja di sejumlah stan bazar - Foto Ist |
HABARDIGITAL.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi membuka Bazar Dagang 2026 di Halaman Pasar Limbur Raya Kotabaru, Kamis (20/8/2026). Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dirangkai dengan peluncuran aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok) Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan.
Bazar Dagang 2026 menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menyediakan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli turut hadir dan berbelanja di sejumlah stan bazar. Kehadiran kepala daerah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM, distributor, perbankan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan.
BACA JUGA: Semangat HUT ke-81 RI, Jasa Raharja Kalsel Dorong Keselamatan Berlalu Lintas
Turut hadir Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kepala SKPD, perbankan, dunia usaha, distributor, serta pelaku UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru H. Muhammad Maulidiansyah mengatakan, Bazar Dagang 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 49 peserta yang terdiri atas tiga SKPD, yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Dinas Perikanan. Selain itu, terdapat satu stan perbankan/BPR, 20 pelaku UMKM, serta 25 distributor atau agen.
Selain menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, bazar juga diisi dengan pertemuan dan sosialisasi bagi UMKM, sosialisasi permodalan, berbagai perlombaan, serta pembagian doorprize.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat Kotabaru diharapkan mendapatkan alternatif pilihan barang dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk lokal,” ujar Maulidiansyah.
Menurut Maulidiansyah, Bazar Dagang 2026 juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Inflasi Kabupaten Kotabaru pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,41 persen, membaik dibandingkan kondisi sebelumnya yang sempat mencapai 5,25 persen dan 6,46 persen pada Februari.
Karakteristik geografis Kotabaru sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kestabilan harga. Distribusi barang dari luar daerah membutuhkan biaya transportasi dan logistik yang relatif tinggi sehingga berpotensi memengaruhi harga di tingkat masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga meluncurkan aplikasi KEPO sebagai inovasi digital untuk memberikan informasi mengenai harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.
Aplikasi tersebut memuat informasi harga berbagai komoditas, di antaranya beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan. Kehadiran aplikasi ini diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui perkembangan harga sekaligus membandingkan harga kebutuhan pokok di pasar.
Di sisi lain, informasi yang tersedia melalui aplikasi dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memantau fluktuasi dan disparitas harga di lapangan.
Selain aplikasi KEPO, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga meresmikan Kios Jukung Pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi pangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan perairan.
Program tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kios Jukung Pangan diarahkan untuk menyalurkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, cabai, dan telur secara lebih dekat kepada masyarakat.
Keberadaan kios tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya logistik sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.
Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya yang mewakili Bupati Kotabaru menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan langkah konkret, terutama karena karakteristik geografis Kotabaru sebagai wilayah kepulauan.
“Pertama, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Kotabaru agar bisa stabil. Kotabaru ini kondisi geografisnya kepulauan. Ketika terjadi kenaikan harga, terutama yang dipengaruhi kenaikan BBM, barang yang datang dari luar daerah harus menyeberang lagi ke Kotabaru sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut Syairi, pengendalian harga tidak hanya dilakukan melalui sisi distribusi, tetapi juga perlu diperkuat dari sektor produksi. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan ketahanan pangan mulai dari sektor hulu hingga hilir.
“Ketika produksi pangan kita bagus, insyaallah harga-harga di pasar akan stabil. Ketika produksinya tidak bagus, saya juga yakin harga di pasar akan melambung tinggi,” katanya.
Selain pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga berencana membangun kembali sejumlah fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta membangun Pasar Ikan pada 2027.
BACA JUGA: Gebyar Panutan PKB 2026, Jasa Raharja Kalsel Serahkan Hadiah Emas kepada Wajib Pajak
Pembangunan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp182 miliar melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan sarana perdagangan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bazar Dagang 2026, launching aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru, dan peresmian Kios Jukung Pangan secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu membantu warga kita,” tutup Syairi.
Pada akhir kegiatan, Wakil Bupati Syairi Mukhlis bersama jajaran meninjau sejumlah stan Bazar Dagang 2026 dan pasar murah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melihat langsung ketersediaan serta harga berbagai kebutuhan pokok yang ditawarkan kepada masyarakat. (aa/ak)
