RAPAT: Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja - Foto Ist
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja untuk mengevaluasi realisasi serapan anggaran dan capaian program Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Selasa (4/8/2026), dan dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E.
Rapat dihadiri mitra kerja Komisi II, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
BACA JUGA: DPRD Kalsel Dukung Polda Perkuat Pemberantasan Narkoba di Banua
Pertemuan tersebut difokuskan untuk mendengarkan laporan realisasi penyerapan anggaran serta capaian pelaksanaan program selama tahun 2026. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, H. Jahrian, mengatakan realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan program yang layak memperoleh dukungan pada perubahan anggaran mendatang.
"Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan," ujarnya.
Menurut Jahrian, keterbatasan kemampuan fiskal daerah mengharuskan pemerintah dan DPRD menetapkan skala prioritas secara cermat agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
BACA JUGA: Polemik Monumen Dibongkar, Wali Kota Minta Maaf, Karya Seni tak Dihapus
"Program yang akan kami dorong nantinya harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan," tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Melalui koordinasi yang baik, setiap kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (nt/ak)
