 |
| PENANDATANGANAN: Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos. menandatangani Adendum Nota Kesepakatan Bersama (NKB) pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos. menandatangani Adendum Nota Kesepakatan Bersama (NKB) pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut dan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
BACA JUGA: Ribuan Warga Ikuti Salat Istisqa di Masjid Raya Sabilal Muhtadin
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar mengatakan, adendum nota kesepakatan mencakup tiga proyek strategis, yakni pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, perbaikan alinyemen pada Koridor Banjarbaru–Mentewe, serta pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut.
Menurut Roy, Direktorat Jenderal Bina Marga memberikan dukungan terhadap pembangunan bentang utama dan sebagian jembatan pendekat Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp2,9 triliun dengan progres fisik yang telah mencapai 68,2 persen.
Jembatan tersebut ditargetkan selesai pada 2028. Pembangunan juga mencakup rencana pelebaran jalan yang menghubungkan akses pendekat dengan jalan nasional serta pembangunan jalan akses pendekat di sisi Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.
“Penyelesaian jalan pendekat bisa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di sisi Batulicin dan di sisi Kotabaru diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini dilakukan guna mempercepat pembangunan tersebut,” kata Roy.
Selain pembangunan jembatan, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut dengan total panjang mencapai 75 kilometer dan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun.
Pembangunan jalan tersebut terbagi dalam dua lingkup pendanaan. Dari APBN melalui Kementerian PU, pembangunan mencakup 42 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp1,2 triliun. Sementara melalui APBD, pembangunan mencakup 33 kilometer dengan anggaran sekitar Rp868 miliar.
Untuk lingkup APBN, pekerjaan yang sedang berlangsung mencapai 6,4 kilometer. Dengan demikian, masih terdapat 35,6 kilometer pekerjaan yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,02 triliun.
Adapun lingkup APBD telah mengerjakan sekitar 12 kilometer, dengan sisa pekerjaan sepanjang 21 kilometer yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp760 miliar. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Roy menegaskan, adendum nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani segera diterjemahkan ke dalam rencana kerja operasional.
“Keberhasilan kolaborasi ini tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar terbangun, aman, berfungsi, dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli mengatakan pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut merupakan salah satu proyek strategis yang dinantikan masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas transportasi darat serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok.
“Ini adalah salah satu peningkatan dalam memperlancar hubungan darat dan penyeberangan. Jembatan ini memang sudah lama diharapkan masyarakat kita. Dengan adanya jembatan ini, tentu kebutuhan masyarakat, termasuk pendistribusian sembako, akan lebih mudah diakses,” kata Rusli.
BACA JUGA: Jasa Raharja Catat CSI 95,01 Persen, Kemudahan Layanan Capai 97,05 Persen
Menurutnya, pembangunan jembatan dan jaringan jalan pendukung akan memberikan dampak positif terhadap konektivitas antara Kotabaru dan wilayah daratan Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Komandan Korem 101/Antasari, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Hulu Sungai Tengah, SVP PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan PT Sarana Multi Infrastruktur, serta Direktur Utama PT Bangun Banua.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Dinas PUPR Kotabaru H. Abdul Hamid, S.ST. dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika H. Hendra Indrayana, S.STP., M.IP. (aa/ak)
