 |
| WAWANCARA: Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Belitung Selatan dalam kegiatan reses yang digelar di Kedai 99 Trisakti, Kota Banjarmasin, Senin (13/7/2026).
Sejumlah persoalan yang disampaikan warga meliputi pelayanan kesehatan, distribusi air bersih, validitas data penerima bantuan sosial (bansos), Program Sekolah Rakyat, hingga sanitasi lingkungan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Warga mengeluhkan adanya pasien yang dinilai dipulangkan dari rumah sakit sebelum kondisinya benar-benar stabil.
BACA JUGA: Hadapi Musim Kemarau, Gubernur Muhidin Minta Satgas Karhutla Siaga Penuh
Menanggapi hal tersebut, Saut meminta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bersama pihak rumah sakit melakukan evaluasi terhadap prosedur pemulangan pasien agar pelayanan kesehatan tetap mengedepankan aspek keselamatan.
"Ada laporan masyarakat mengenai pasien yang dirawat sekitar enam hari kemudian dipulangkan. Tidak lama setelah itu pasien meninggal dunia. Memang soal umur merupakan kehendak Tuhan, tetapi rumah sakit harus memastikan pasien benar-benar sudah layak pulang dan tetap memberikan pelayanan pengobatan secara maksimal kepada peserta BPJS," ujarnya.
Selain persoalan kesehatan, warga juga mengeluhkan distribusi air bersih di kawasan Kuin Cerucuk yang kerap tidak mengalir pada pagi hari.
Saut mengatakan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah validitas data penerima bantuan sosial. Menurutnya, masih ditemukan warga yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan, terdapat nama warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar penerima.
Di sisi lain, masih ada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, tetapi belum terdata.
"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Jika diperlukan, hasil pendataan akan kami sampaikan kepada kementerian agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," katanya.
Dalam reses tersebut, warga juga mempertanyakan belum dilaksanakannya Program Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari dinas terkait, program tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah daerah belum memiliki lahan yang memenuhi persyaratan pemerintah pusat.
Akibatnya, masyarakat Kota Banjarmasin belum dapat mengikuti Program Sekolah Rakyat pada 2026, sementara sejumlah daerah lain seperti Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala telah lebih dahulu melaksanakannya.
 |
| RESES: Aspirasi masyarakat Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Belitung Selatan dalam kegiatan reses yang digelar di Kedai 99 Trisakti, Kota Banjarmasin - Foto Dok |
Saut berharap pemerintah daerah segera menyiapkan lahan yang sesuai agar masyarakat Banjarmasin juga memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut.
Selain itu, persoalan sanitasi lingkungan turut menjadi perhatian warga. Mereka masih menemukan jamban yang membuang limbah langsung ke sungai sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: Pelanggaran Lawan Arus Masih Menjadi Ancaman Keselamatan Berlalu Lintas
Menurut Saut, persoalan tersebut perlu ditangani secara bertahap melalui kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
"Kami berharap ke depan tidak ada lagi jamban yang membuang limbah langsung ke sungai karena dapat mencemari lingkungan. Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan kami tindak lanjuti bersama pemerintah daerah agar dapat segera memperoleh solusi," pungkasnya. (ak/fs)
