SIMULASI: Simulasi disela Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru - Foto Dok Hum
HABARDIGITAL.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026.
Pesan tersebut disampaikan usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Menurut Gubernur, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.
"Kami mengingatkan kembali agar masyarakat tidak membakar lahan dan segera melaporkan apabila mengetahui ada titik api di sekitar wilayahnya," ujar Muhidin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman karhutla seiring memasuki puncak musim kemarau. Seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Karhutla diminta memasuki fase siaga penuh guna mengantisipasi potensi meningkatnya kejadian kebakaran.
Dalam arahannya saat apel, Muhidin menegaskan kesiapan personel, peralatan, dan sistem komando menjadi faktor utama dalam mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
"Seluruh personel maupun sarana dan prasarana harus dipastikan siap mulai hari ini. Tingkatkan patroli terpadu, perkuat deteksi dini titik panas, dan lakukan pemadaman secepat mungkin sejak kebakaran pertama kali terdeteksi," tegasnya.
Menurut Muhidin, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tetap menggunakan satu sistem komando yang dipimpin langsung oleh gubernur, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana. Pola tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas instansi sehingga penanganan di lapangan berlangsung lebih cepat dan efektif.
Apel kesiapsiagaan dihadiri Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dunia usaha, serta relawan kebencanaan.
Muhidin mengungkapkan, berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih kering dari kondisi normal dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September.
Kondisi tersebut mulai terlihat dari meningkatnya jumlah titik panas di Kalimantan Selatan. Sepanjang Juni 2026 terpantau sebanyak 629 titik panas dengan luas lahan terbakar mencapai 42 hektare. Sementara secara kumulatif sejak awal tahun hingga awal Juli 2026, tercatat 1.678 titik panas dan 41 kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.
"Data ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak lengah. Pencegahan harus menjadi prioritas karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas," katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga karhutla, sedangkan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berstatus waspada. Selain itu, kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor tetap menjadi wilayah prioritas karena memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan gambut.
Untuk mengurangi risiko karhutla, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan langkah mitigasi, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal serta embung guna menjaga tinggi muka air lahan gambut, hingga meningkatkan frekuensi patroli terpadu di wilayah rawan kebakaran.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan simulasi penanggulangan karhutla yang melibatkan personel gabungan. Simulasi tersebut memperagakan prosedur penanganan mulai dari deteksi dini, koordinasi lintas instansi, pengerahan personel dan peralatan, hingga proses pemadaman sebagai bentuk kesiapan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau 2026. (adp/ak)
