 |
| SOSPER: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJAR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Desa Sungai Musang RT 01 dan RT 02, Kabupaten Banjar, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk memperoleh informasi mengenai berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan warga desa.
BACA JUGA: Usai Misi di Brunei, Jupiter Aerobatic Team Tampil Memukau di Hadapan Gubernur Kalsel
Dalam pemaparannya, Habib Umar menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalimantan Selatan diarahkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan mampu berkembang tanpa ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Menurutnya, berbagai program pemberdayaan telah dijalankan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kita mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya program Satu Desa Satu Produk. Melalui program ini, setiap desa didorong mengembangkan satu produk unggulan yang menjadi ciri khas daerahnya. Misalnya madu kelulut, amplang atau kerupuk ikan, hingga kerajinan sasirangan sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Habib Umar.
Ia juga memaparkan program Desa Mandiri Pangan yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan melalui bantuan kepada kelompok tani, pengembangan lumbung pangan desa, serta penyediaan kebun bibit desa.
Menurutnya, program tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan lokal sekaligus memperkuat cadangan pangan masyarakat di tingkat desa.
Selain itu, Habib Umar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan BUMDes melalui pelatihan dan dukungan permodalan. BUMDes didorong untuk mengelola berbagai potensi usaha desa, mulai dari sektor pariwisata, penyediaan air bersih, usaha simpan pinjam, hingga pengelolaan toko desa.
“Apabila BUMDes berkembang dengan baik, maka Pendapatan Asli Desa (PADes) juga akan meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti pentingnya peran kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Berbagai pelatihan usaha mikro, pengolahan pangan, hingga pengelolaan bank sampah terus didorong guna menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.
Habib Umar menilai kaum ibu di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam mengembangkan usaha berbasis olahan pangan, seperti produk olahan ikan gabus dan amplang yang selama ini menjadi salah satu unggulan daerah.
Selain penguatan ekonomi, transformasi menuju desa digital juga menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah desa di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar, mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan administrasi desa dan pemasaran produk unggulan secara daring.
Lebih lanjut, Habib Umar menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Di Kabupaten Banjar, sektor perikanan dan pengolahan hasil perikanan dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Kelompok usaha masyarakat yang bergerak di bidang pengolahan ikan gabus, misalnya, dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga setempat.
BACA JUGA: Apresiasi Perjalanan Belajar Anak, TK Islam Madinaturramlah Gelar Pentas Seni dan Syukuran
Ia berharap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah dapat membuka akses masyarakat terhadap keterampilan, permodalan, dan peluang usaha yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat desa memiliki keterampilan dan sumber penghasilan yang memadai sehingga tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota. Dana desa juga diharapkan tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi mampu berputar dan menggerakkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari warga terkait pengembangan usaha desa, penguatan BUMDes, serta peluang pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang dimiliki Desa Sungai Musang. (hum/ak)
