 |
| RAPAT: Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BALANGAN – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dilaksanakan pada 20–21 April 2026 tersebut membahas capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II.
BACA JUGA: HUT ke-96 PSSI, Hasnuryadi Soroti Fondasi Menuju Piala Dunia
Sejumlah perwakilan SKPD turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Balangan menyoroti realisasi program-program strategis selama tahun 2025. Anggota dewan mempertanyakan sejauh mana efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
Anggota Komisi II, Nur Fariani, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, khususnya di sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perdagangan. DPRD meminta SKPD lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran serta pelaksanaan program unggulan. Mereka juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan faktor teknis.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA: JAECOO BOSS Banjarbaru Resmi Dibuka, Hadirkan Layanan 3S dan SUV Elektrifikasi
Hasil pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui rapat ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan. (mz/ak)
