 |
| RAPAT: Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BALANGAN - Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan tersebut dihadiri oleh anggota komisi serta perwakilan SKPD mitra kerja.
Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, khususnya pada SKPD yang menjadi mitra Komisi I. Di antaranya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan.
BACA JUGA: Hasil Penilaian 2025 Dirilis, Pemda di Kalsel Diminta Perkuat Komitmen
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Balangan menyoroti sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan rinci terkait berbagai kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Balangan, Syahbuddin, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan momentum penting untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas. Mereka juga mengakui masih adanya sejumlah kendala di lapangan, namun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja pada tahun berikutnya.
Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar tetap sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA: Gubernur Muhidin Ajak PSMTI Perkuat Sinergi dan Kebersamaan di Banua
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan kinerja dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (mz/ak)
