 |
| RAPAT: Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, khususnya di daerah yang terdampak banjir akibat rob dan tingginya curah hujan.
Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi kebutuhan pangan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Lantai IV, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 8, Banjarmasin, Rabu (7/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Yani Helmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, sektor pertanian di Kalimantan Selatan, khususnya tanaman padi, saat ini masih dalam kondisi surplus. Hal serupa juga terjadi pada sektor peternakan unggas, terutama ayam.
“Jadi ketersediaan pangan di pasar cukup tersedia. Melalui dinas terkait, atas perintah Bapak Gubernur, juga dilakukan upaya membantu masyarakat yang terdampak banjir, terutama di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Kami anggota dewan juga turut membantu para korban banjir,” ujar politisi yang akrab disapa Paman Yani.
Terkait penanganan banjir ke depan, politisi Partai Golongan Karya tersebut menyebutkan bahwa pihaknya berencana menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk bersama-sama mengevaluasi kondisi sungai dan anak sungai yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Sungai Martapura, agar dapat dilakukan normalisasi.
“Penanganan banjir ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Kalau hanya sebatas membagi bantuan, masalah banjir tidak akan pernah selesai. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersama-sama melakukan reboisasi hutan dan normalisasi sungai, terutama Sungai Martapura,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Jahrian, menambahkan bahwa ke depan pihaknya juga akan mengusulkan inovasi pola tanam untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat lahan persawahan yang terendam banjir.
Menurutnya, salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pola tanam padi terapung dengan memanfaatkan bambu yang dirangkai menyerupai rakit dan diberi tanah sebagai media tanam.
“Bambu ini nantinya juga direncanakan ditanam di daerah rawan longsor, seperti di beberapa titik jalan lintas Banjarbaru–Batulicin. Akar bambu dinilai mampu mengikat tanah agar tidak mudah longsor,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
BACA JUGA: Perkuat Transformasi Digital, Transaksi Digital Pegadaian Tumbuh Empat Kali Lipat Sepanjang 2025
Ia menambahkan, konsep padi terapung ini terinspirasi dari beberapa negara lain, seperti Thailand, yang menggunakan busa sebagai media apung.
“Kalau di Thailand menggunakan busa, kita di Kalimantan memanfaatkan bambu yang lebih sesuai dengan kondisi lokal,” terangnya.
Rapat kerja evaluasi ketahanan pangan tersebut dihadiri oleh mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. (dwn/ak)
