 |
| WAWANCARA: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, H. Supian HK - Foto Istimewa |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Fakta masih besarnya dana milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengendap di deposito bank, lebih dari Rp 4,7 triliun hingga November 2025, memunculkan sorotan di kalangan legislatif.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, H. Supian HK, menilai kondisi tersebut membuka peluang untuk penambahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, yang saat ini dipatok sebesar sekitar Rp 7 triliun.
BACA JUGA: CIMB Niaga Umumkan 50 Penerima Beasiswa 2025
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, APBD Murni 2025 mencatat pendapatan sebesar Rp 10,03 triliun, yang setelah perubahan pada September 2025 naik menjadi Rp 10,52 triliun atau meningkat 4,88 persen. Sementara pos belanja naik lebih tinggi, dari Rp 11,72 triliun menjadi Rp 13,40 triliun, melonjak 14,30 persen. Pos pembiayaan juga meningkat signifikan, dari Rp 1,69 triliun menjadi Rp 2,88 triliun atau naik 70 persen lebih, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 2,98 triliun.
Supian HK mengakui pendapatan daerah Kalsel memang tergolong tinggi.
“Iya, memang pendapatan kita ini cukup tinggi,” ujarnya kepada wartawan.
Ketika ditanya mengapa dana besar yang tersimpan di deposito tidak langsung digunakan untuk memperkuat RAPBD 2026, Supian menjelaskan bahwa proses pembahasan anggaran masih berjalan dan masih ada ruang untuk penyesuaian.
“Deadline RAPBD 28 November 2025. Masih ada waktu dan potensi untuk menggeser serta menempatkan dana tersebut ke SKPD,” jelasnya. Ia juga menyebut pekan depan Banggar DPRD akan memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengevaluasi serapan anggaran.
“Kami ingin tahu bagaimana penggunaan anggaran di masing-masing SKPD, agar bisa dioptimalkan,” tegas Supian.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, memastikan kondisi keuangan daerah tetap aman meski RAPBD Murni 2026 dipatok hanya sekitar Rp 7 triliun.
“Semua aman. Kita akan lihat prioritasnya, dan Insya Allah mampu, karena pendapatan daerah kita cukup kuat,” ujar Syarifuddin optimistis.
Dengan besarnya dana yang masih tersimpan di deposito dan peluang penyesuaian sebelum penetapan RAPBD 2026, publik menanti langkah konkret pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan potensi keuangan daerah untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. (hum/ak)
