 |
| RESES: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman saat reses - Foto Dok Hum |
HABARDIGITAL.COM, KOTABARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Alpiya Rahman, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke-3 tahun 2025 di dua lokasi, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10/2025).
Reses ini menjadi wadah dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.
BACA JUGA: BI Kalsel dan Gubernur Muhidin Apresiasi Antusias Warga Ikuti QRIStival 2025
Salah satu isu strategis yang disampaikan warga adalah kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir akibat minimnya saluran drainase.
“Ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya dalam pertemuan bersama masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, warga juga mengusulkan bantuan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput untuk peternak, serta akses terhadap pupuk bersubsidi.
“Pamukan Barat merupakan daerah perkebunan, sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana peternakan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Aspirasi lainnya yang muncul mencakup
- Perbaikan dan penataan wajah perbatasan Kalimantan Selatan melalui pembangunan gerbang utama yang representatif,
- Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di kawasan padat pelajar,
- Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Bungkukan yang dinilai rawan kecelakaan,
- Pengadaan kendaraan pengangkut sampah,
- Fasilitas olahraga seperti bola voli,
- Peningkatan layanan kesehatan,
- Serta dorongan terhadap kontribusi sosial dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, warga juga kembali menyuarakan aspirasi terkait pemekaran Kabupaten Kambatang Lima, yang hingga kini masih terbentur kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
“Kami dari DPRD Kalsel, khususnya melalui Komisi I, sudah membahas hal ini dan menyatakan dukungan penuh. Walaupun ada moratorium, semangat memperjuangkan pemekaran harus tetap dilanjutkan,” ujar Alpiya.
Melalui momentum reses ini, Alpiya menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan melalui forum-forum resmi DPRD Kalsel agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami agar suara masyarakat perbatasan benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat pemerintah provinsi,” pungkasnya. (dwn/ak)
