Tak Hanya Sopir, Pemilik dan Operator SPBU Diduga Terlibat Penyalahgunaan BBM Subsidi di Kalsel

DEREK: Tampak sejumlah mobil yang diduga digunakan untuk melangsir dibawa petugas dengan di derek - Foto Medsos

HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kalimantan Selatan diduga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari sopir, penimbun, operator hingga pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Temuan tersebut terungkap dalam pengungkapan kasus di SPBU AKR Kecamatan Cempaka, yang saat ini ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), beberapa waktu lalu.

Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan, seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam praktik pelangsiran BBM bersubsidi akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BACA JUGA: Pastikan Keselamatan Pemudik, Jasa Raharja Tinjau Jalur Transportasi Jawa Timur–Bali

Menurut Rosyanto, berdasarkan hasil penanganan sementara, praktik pelangsiran di SPBU AKR Cempaka diduga telah berlangsung hampir satu tahun. Keterlibatan sejumlah pihak menjadi perhatian penyidik dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

“Dari operator SPBU, pemilik SPBU sampai dengan sopirnya dan penimbunnya, semuanya kena. Mereka semua mengetahui dan melakukan pelangsiran ini,” tegas Rosyanto.

Dalam pengungkapan selama sepekan terakhir, Polda Kalsel mengamankan total 67 unit kendaraan dari tiga lokasi. Rinciannya, 57 kendaraan di SPBU AKR Cempaka, tiga kendaraan di SPBU Pertamina Cempaka, serta tujuh kendaraan di Kabupaten Tabalong.

Selain melakukan penegakan hukum, Polda Kalsel juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran melalui penerapan sanksi administratif terhadap SPBU yang diduga terlibat.

"Saat petugas mendatangi SPBU AKR Cempaka, pasokan solar bersubsidi belum tiba sehingga belum ditemukan stok BBM yang dapat diamankan. Meski demikian, proses penanganan perkara tetap dilanjutkan berdasarkan temuan petugas dan hasil pemeriksaan," jelasnya.

Ia menegaskan, pengawasan serta penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus ditingkatkan agar distribusinya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis ilegal.

BACA JUGA: Ombudsman Kalsel Dorong Penegakan Hukum Berintegritas dan Pelayanan Ramah Kelompok Rentan

Menurutnya, solar bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Penyalahgunaan dengan cara mengalihkan dan menjual kembali BBM tersebut menggunakan harga nonsubsidi berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan.

"Polda Kalsel mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi agar menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Penindakan diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (net/ak)

Lebih baru Lebih lama