Ombudsman Kalsel Dorong Penegakan Hukum Berintegritas dan Pelayanan Ramah Kelompok Rentan

 DIALOG: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman, saat menjadi narasumber dalam program dialog Titik Temu di TVRI Kalsel - Foto Ist

HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mendorong penguatan integritas dan transparansi dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, saat menjadi narasumber dalam program dialog Titik Temu di TVRI Kalimantan Selatan bertema “Wajah Baru Penegakan Hukum: Sudahkah Keadilan Menjadi Panglima?” pada Rabu (18/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Hadi menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki peran mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk mendorong pencegahan maladministrasi. Menurutnya, maladministrasi dapat terjadi pada setiap tahapan pelayanan, mulai dari saat masyarakat mengakses layanan, proses pelayanan berlangsung, hingga penyelesaian dan penyerahan produk layanan kepada pengguna.

BACA JUGA: TPK Banjarmasin Pastikan Operasional Tetap Normal di Tengah Pemeliharaan Peralatan

Ia menyebutkan, terdapat dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian penyelenggara pelayanan publik, khususnya dalam proses penegakan hukum, yakni integritas dan transparansi.

“Integritas dan transparansi. Dua hal ini kiranya sangat penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang menjadi catatan dan sorotan masyarakat,” ujar Hadi.

Menurutnya, penerapan integritas dan keterbukaan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, sesuai dengan standar pelayanan dapat mendukung peningkatan kepercayaan publik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Hadi menambahkan, keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan hukum, tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi.

"Pengalaman masyarakat ketika mengakses pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk aparat penegak hukum," tuturnya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai kepolisian perlu terus membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program yang membuka ruang dialog. Beberapa di antaranya adalah Polisi Mendengar, Jumat Curhat, dan Subuh Keliling.

"Program-program tersebut, perlu dipertahankan dan dikembangkan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, saran, serta masukan terkait pelayanan kepolisian," imbuhnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pelayanan khusus bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan hamil dan menyusui, serta lanjut usia.

“Misal, polisi peduli terhadap kelompok rentan dengan memberikan pelayanan khusus, antara lain kepada kelompok disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta para lanjut usia. Dengan demikian, akan terbina hubungan yang semakin dekat antara polisi dengan masyarakat, di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan untuk perbaikan,” tambahnya.

BACA JUGA: Pastikan Keselamatan Pemudik, Jasa Raharja Tinjau Jalur Transportasi Jawa Timur–Bali

Hadi menjelaskan, pemberian pelayanan khusus kepada kelompok rentan bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Melalui pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, dan tanpa biaya tambahan bagi kelompok rentan sesuai ketentuan, penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Ombudsman Kalsel pun mendorong agar prinsip integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap aksesibilitas kelompok rentan terus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di lingkungan aparat penegak hukum," pungkasnya. (fs/ak)

Lebih baru Lebih lama