 |
| RAPAT: Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan aktivitas melaut sekaligus memberikan ruang bagi nelayan untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perkapalan.
Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru-Batulicin, yakni Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, S.SiT., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero yang mewakili masyarakat dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan mengenai keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan itu berdampak terhadap tertundanya aktivitas melaut dan bertambahnya biaya operasional nelayan.
Ia berharap instansi terkait dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian dokumen serta meningkatkan koordinasi dengan para pemilik kapal agar persoalan administrasi tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih menjalani proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
"Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan," ungkap Zaenal.
Dukungan terhadap penyelesaian persoalan tersebut juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani. Ia mendukung penguatan koordinasi lintas instansi untuk membantu penyelesaian administrasi kapal nelayan sekaligus memastikan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran tetap berjalan.
Dalam pembahasan, sejumlah anggota DPRD turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen kapal terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya memengaruhi pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah poin kesepakatan untuk ditindaklanjuti bersama. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan proses penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan segera melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap kendala administrasi kapal nelayan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir dapat tetap terjaga. (aa/ak)
