![]() |
| ILUSTRASI: Berusaha memenuhi kehidupan sehari-hari dengan telepon genggem di tangan - Foto Dok |
Penulis: Akhmad Faisal
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Pagi buta di pertengahan
bulan itu, telepon genggam di atas meja menjadi salah satu benda yang paling
sering diperiksa Afian ketika kebutuhan rumah tangganya belum terpenuhi. Di
tengah penghasilan yang terbatas, kebutuhan makan, biaya sekolah anak, dan
tagihan bulanan terus berjalan. Sementara uang yang tersedia tidak selalu menutupi
semuanya.
Pria berusia 35 tahun yang akrab dipanggil Afi ini bekerja
sebagai tukang ojek online, ia memiliki 3 orang anak yang masih sekolah di
bangku TK, SD dan SMP, sedangkan isterinya cuma bekerja sebagai buruh cuci
piring di salah satu warung makan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sosok Afi
dikenal tetangga baik hati, ramah dan sering rajin membantu apabila ada
kegiatan di sekitar rumahnya.
Dalam keadaan seperti itu, Afi tergiur dengan tawaran
pinjaman melalui aplikasi yang tampak menjanjikan. Proses pengajuan, pencairan
dan persyaratan terlihat sederhana seolah memberikan jalan keluar baginya yang
sedang terdesak kebutuhan ekonomi.
Namun, di balik kemudahan tersebut, ia tidak tahu ada risiko
yang tidak boleh diabaikan. Tawaran yang semula terlihat sebagai pertolongan bisa
berubah jadi beban ketika ia tidak memahami ketentuannya, seperti adanya biaya
yang tidak transparan, atau berurusan dengan penyelenggara ilegal yang
mengabaikan hak konsumen.
Bagi masyarakat khususnya Afi yang perlu dana cepat, resiko keputusan
meminjam sering kali diabaikan. Ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi,
tanggung jawab terhadap keluarga, serta kekhawatiran ketika kebutuhan tersebut
tidak terpenuhi.
“Kalau pinjam sama tetangga, saya takut jadi omongan
negative kedepannya, biarlah tidak melibatkan tetangga agar hubungan baik tatap
kedepannya,” ungkap Afi.
Di titik inilah terkadang persoalan pinjaman online atau
pinjol ilegal perlu dipahami bukan hanya sebagai masalah utang, melainkan juga
sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan literasi keuangan, akses
terhadap informasi, dan perlindungan masyarakat di era digital.
Anda bisa bayangkan seorang pekerja penghasilannya pas-pasan
untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulan. Saat pengeluaran mendadak
muncul, tidak ada tabungan yang tersedia dan tidak ada keluarga atau relasi
membantu. Hanya melalui telepon genggam harapan itu ada, tawaran pinjaman yang
menjanjikan pencairan cepat.
Awalnya pinjaman tersebut tampak seperti Solusi bagi Afi dan
keluarganya. Dana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa
ditunda. Namun, persoalan mulai muncul ketika kewajiban pembayaran jatuh tempo,
sedangkan penghasilan yang tersedia masih harus digunakan untuk kebutuhan
sehari-hari.
Situasi itu bisa menjadi semakin rumit, apabila Afi tidak
memahami besaran biaya, tenor, serta konsekuensi keterlambatan.
Singkat cerita, Afi terjerat pinjol ilegal akibat minimnya
memahami informasi pinjol. Ia mengaku sering diteror, diintimidasi melalui
telepon genggamnya, setiap hari, setiap jam telepon selulernya selalu berdering
dengan berbagai nomor yang tidak dikenal. Hal tersebut membuat dirinya merasa
terganggu dalam mencari rezeki setiap hari.
Nah, pada fase inilah kita harus dan wajib paham akses layanan
pembiayaan daring, terutama kenal perbedaan pinjaman Legal dan Ilegal.
Pinjaman daring legal diselenggarakan oleh penyelenggara
yang memiliki izin sesuai ketentuan otoritas yang berwenang, dalam hal ini Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Penyelenggara tersebut wajib mematuhi ketentuan yang
berlaku, termasuk ketentuan mengenai informasi layanan, perlindungan konsumen,
dan penggunaan data pribadi.
Sebaliknya, pinjaman daring ilegal beroperasi tanpa izin
yang dipersyaratkan. Praktiknya dapat melibatkan informasi biaya yang tidak
transparan, persyaratan yang menyesatkan, penagihan dengan intimidasi, atau
penyalahgunaan data pribadi. Namun, bentuk dan tingkat risiko harus dinilai
berdasarkan fakta setiap kasus, bukan dengan menganggap semua layanan pinjaman
daring memiliki karakteristik yang sama.
Pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan melihat tampilan
aplikasi yang profesional, jumlah unduhan, atau testimoni yang beredar di media
sosial. Nama dan identitas penyelenggara harus dicocokkan dengan informasi
resmi dari OJK.
Pemeriksaan tersebut penting karena nama aplikasi, logo, dan
identitas perusahaan dapat ditiru. Keberadaan sebuah aplikasi di toko aplikasi
digital juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penyelenggaranya
memiliki izin yang diperlukan.
Legalitas merupakan langkah awal untuk melindungi diri,
tetapi bukan jaminan bahwa setiap pinjaman sesuai dengan kemampuan keuangan
seseorang. Pinjaman dari penyelenggara berizin sekalipun tetap harus
dipertimbangkan secara cermat.
Dampak pinjaman bermasalah tidak selalu berhenti pada
berkurangnya uang yang tersedia untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam kasus
tertentu, peminjam juga dapat menghadapi tekanan akibat cara penagihan yang
tidak patut, ancaman penyebaran informasi pribadi, atau komunikasi yang
mengganggu keluarga dan lingkungan sosialnya.
Bagi seseorang yang mengalami keadaan tersebut, persoalannya
dapat meluas dari urusan keuangan menjadi persoalan privasi dan ketenangan
hidup. Kekhawatiran terhadap pesan yang masuk atau telepon yang berulang dapat
memengaruhi aktivitas sehari-hari. Jika terdapat ancaman atau intimidasi,
peminjam mungkin merasa takut mencari bantuan karena khawatir masalahnya
diketahui orang lain.
Salah satu upaya mencegah jeratan utang adalah meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan. Literasi keuangan
bukan hanya kemampuan mengenali istilah bunga, cicilan, atau tenor, tetapi juga
kemampuan memahami konsekuensi suatu keputusan terhadap kondisi ekonomi dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.
Langkah lain yang tidak kalah penting adalah membaca
perjanjian secara menyeluruh. Jumlah uang yang diterima belum tentu sama dengan
jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Biaya layanan, bunga atau manfaat
ekonomi, denda, dan jangka waktu pembayaran dapat memengaruhi total
pengeluaran.
Masyarakat juga perlu berhati-hati ketika diminta memberikan
akses terhadap data pribadi. Kode one-time password (OTP), kata sandi,
dan informasi rahasia lainnya tidak boleh dibagikan kepada pihak yang tidak
berwenang.
Namun, edukasi tidak boleh berhenti pada imbauan agar
masyarakat lebih berhati-hati. Akses terhadap informasi yang mudah dipahami,
layanan pengaduan yang dapat dijangkau, dan penindakan terhadap praktik ilegal
juga diperlukan. Tanggung jawab mencegah kerugian konsumen tidak dapat
dibebankan kepada peminjam seorang diri.
Di tengah perkembangan layanan keuangan digital, OJK
memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai
kewenangannya, termasuk penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis
teknologi informasi yang berada dalam lingkup pengawasannya.
Masyarakat dapat memanfaatkan informasi resmi OJK untuk
memeriksa status perizinan penyelenggara dan memperoleh informasi mengenai
perlindungan konsumen. Sementara itu, Satgas PASTI berperan dalam koordinasi
penanganan aktivitas keuangan ilegal bersama kementerian, lembaga, dan otoritas
terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila menemukan dugaan pinjaman ilegal, masyarakat perlu
menyimpan bukti yang relevan, seperti tangkapan layar penawaran, identitas
aplikasi atau penyelenggara, riwayat transaksi, bukti transfer, serta pesan
penagihan. Bukti tersebut dapat membantu proses pemeriksaan dan pengaduan.
Tercatat dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026,
Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta
dua penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi
merugikan masyarakat.
Selama periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Maret 2026,
IASC telah menerima 515.345 laporan dari masyarakat. Sebanyak 872.395 rekening
telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan
pemblokiran.
Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil
diblokir mencapai sekitar Rp585,4 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban
sebesar Rp169 miliar yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan
oleh pelaku kejahatan penipuan.
OJK juga mencatat sebanyak 3.314 laporan dugaan penipuan
transaksi keuangan di Kalsel, dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp111.168.359.704
atau sekitar Rp111,17 miliar.
Kota Banjarmasin mencatat jumlah laporan terbanyak, yakni
1.110 laporan. Berikutnya, Kota Banjarbaru dengan 452 laporan dan Kabupaten
Banjar sebanyak 326 laporan.
Modus yang dilaporkan masyarakat beragam, antara lain
penipuan transaksi jual beli daring, penipuan berkedok hadiah, rekayasa sosial
(social engineering), penyebaran berkas aplikasi berbahaya melalui WhatsApp
yang menyamar sebagai dokumen resmi, serta penipuan berkedok hubungan asmara
(love scam).
Sementara itu, berdasarkan data IASC per 30 Juni 2026, pusat
penanganan penipuan transaksi keuangan tersebut telah menerima lebih dari 608
ribu laporan secara nasional. Laporan itu berkaitan dengan lebih dari 1,08 juta
rekening dan lebih dari 132 ribu nomor telepon.
Dari keseluruhan laporan tersebut, sebanyak 557.751 rekening
telah diblokir. Dana yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp674,1 miliar,
sedangkan dana yang telah dikembalikan kepada korban tercatat sekitar Rp196,93
miliar.
Apabila terdapat ancaman, intimidasi, atau dugaan tindak
pidana, korban perlu mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum
atau lembaga terkait. Jalur yang tepat bergantung pada sifat permasalahan dan
bukti yang tersedia.
Informasi mengenai layanan dan pengaduan dapat diperiksa
melalui situs resmi OJK
atau Kontak OJK 157. Untuk informasi mengenai aktivitas keuangan ilegal,
masyarakat juga dapat mengakses Satgas PASTI .
Meski demikian, keberadaan saluran pengaduan saja tidak
cukup. Masyarakat perlu mengetahui kapan harus melapor, bukti apa yang perlu
disimpan, dan bagaimana menjaga keamanan data pribadi selama proses penanganan
berlangsung.
Perlindungan konsumen pada akhirnya membutuhkan kerja
bersama. Otoritas berperan sesuai kewenangannya, penyelenggara berizin harus
mematuhi ketentuan yang berlaku, media menyampaikan informasi secara akurat,
dan masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pemahaman
mengenai risiko keuangan digital.
Berdasarkan hal tersebut Pemprov Kalsel berupaya perluas
akses pengaduan dan pendampingan bagi korban penipuan keuangan melalui
pembentukan layanan helpdesk IASC bersama OJK Kalsel di tingkat kecamatan.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Asisten Bidang
Administrasi Umum, Dinansyah, mengapresiasi peluncuran program tersebut. Ia
menilai pembentukan helpdesk tersebut merupakan langkah untuk mendekatkan
layanan pengaduan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dari
kejahatan keuangan.
“Di balik setiap laporan, ada warga yang kehilangan hasil
jerih payahnya, tabungan keluarganya, bahkan modal untuk melanjutkan usaha.
Karena itu, pencegahan scam dan perluasan akses pelaporan perlu ditempatkan
sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelayanan dan perlindungan kepada
masyarakat,” ujar Dinansyah, saat peluncuran program tersebut, Rabu
(15/10/2026).
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo,
mengingatkan masyarakat agar proaktif mencari informasi dan berkonsultasi
mengenai berbagai modus penipuan sebelum menjadi korban.
Menurutnya, layanan helpdesk kecamatan tidak hanya ditujukan
bagi masyarakat yang telah mengalami penipuan, tetapi juga bagi warga yang
ingin memahami modus kejahatan keuangan yang sedang marak.
“Masyarakat yang ingin tahu, bukan cuma yang menjadi korban,
sebelum menjadi korban pun kalau ingin menanyakan seperti apa modus-modus
kejahatan scam itu berlangsung, bisa datang ke helpdesk kecamatan. Apalagi
kalau yang menjadi korban, agar segera melapor, karena golden time itu memang
sangat-sangat penting,” ujar Agus.
Agus menjelaskan penanganan penipuan transaksi keuangan atau
scam membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Program Banua Waspada Scam
dikembangkan melalui tiga pilar utama, yakni penguatan kolaborasi dengan Satgas
PASTI Daerah, penguatan peran bank daerah, serta perluasan akses pelaporan
melalui Helpdesk IASC di tingkat kecamatan.
“Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan
edukasi, pencegahan, dan pendampingan pelaporan kepada Masyarakat,” tambahnya.
Bagi Afi sendiri menghadapi persoalan pinjaman bukan perkara
mudah, terutama ketika kewajiban pembayaran telah memengaruhi kebutuhan
sehari-hari. Namun, memahami keadaan keuangan secara menyeluruh dapat menjadi
langkah awal untuk mencari jalan keluar.
Pada akhirnya, pengalaman seseorang yang terjerat pinjaman
ilegal bukan sekadar kisah tentang uang yang harus dikembalikan. Di dalamnya
terdapat cerita mengenai kebutuhan hidup, keterbatasan pilihan, kepercayaan
terhadap teknologi, dan pentingnya perlindungan ketika seseorang berada dalam
posisi rentan.
Teknologi keuangan akan terus berkembang, menawarkan
kemudahan transaksi dan akses pembiayaan yang semakin luas. Akan tetapi,
kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan informasi yang transparan,
penyelenggara yang bertanggung jawab, pengawasan yang efektif, dan masyarakat
yang memahami hak serta kewajibannya.
Sebab, di balik setiap pengajuan pinjaman, ada manusia yang
sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, seperti halnya kisah Afi. Mereka tidak
hanya membutuhkan akses terhadap dana, tetapi juga informasi yang benar,
perlindungan yang memadai, dan kesempatan untuk mengambil keputusan tanpa
tekanan atau penyesatan. Pada akhirnya, ukuran kemajuan keuangan digital bukan
semata-mata seberapa cepat uang dapat dicairkan, melainkan juga seberapa aman
masyarakat menggunakannya. (fs/ak)
