 |
| SOSIALISASI: Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda saat mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema “Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data” di Aula Kayuh Baimbai - Foto Ist |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong penggunaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan. Penguatan data dinilai penting agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda saat mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema “Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data” di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026).
“Kita harus mengubah cara pandang dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” pesan Wali Kota yang disampaikan Hj. Ananda.
Menurut Pemko, data tidak semestinya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Data diperlukan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan secara lebih akurat, menentukan prioritas, menetapkan sasaran program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan.
BACA JUGA: Hadiri Munas ORGANDA, Jasa Raharja Perkuat Komitmen Keselamatan Transportasi
Data di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik, hingga ketenagakerjaan diharapkan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi, wilayah yang membutuhkan perhatian, serta bentuk intervensi yang sesuai.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama mengatakan, data yang dikumpulkan perangkat daerah harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai bahan laporan.
“Data itu tidak berhenti pada pengumpulan. Data harus dilihat fungsinya untuk apa, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotik. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menghasilkan, mengelola, dan menggunakan data sesuai dengan tugas serta bidang masing-masing.
Penguatan tata kelola data juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan portal data pemerintah daerah. Melalui pengelolaan data yang lebih terintegrasi, perangkat daerah diharapkan menggunakan informasi yang sama dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi.
Dengan pendekatan tersebut, data diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara konkret, mulai dari persoalan yang paling mendesak, kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, lokasi yang menjadi prioritas, hingga efektivitas program yang telah dijalankan.
Pemanfaatan data juga diperkuat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan generasi muda. Salah satunya melalui Banjarmasin Datathon 2026 yang mendorong peserta mengolah data menjadi analisis untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan.
Hasil analisis tersebut menunjukkan pemanfaatan data dapat membantu membaca persoalan secara lebih spesifik, mulai dari kebutuhan pelayanan kesehatan, ketimpangan pelayanan persampahan, hingga potensi pengembangan IKM.
Potensi serupa juga terlihat dalam Banjarmasin Smart City Ideathon 2026. Tim “Geo-Sinfra Gogo” dari Poliban mengembangkan sistem informasi geografis untuk pemetaan infrastruktur permukiman menggunakan CNN dan Decision Tree.
Sementara itu, Tim “Gawi Sabumi Tech” dari ULM mengembangkan “SAMBAT”, sistem agen masyarakat berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dengan pendekatan social listening dan normalisasi bahasa Banjar untuk mendukung smart governance.
Adapun Tim “Buhan Amawang” dari Poliban mengembangkan “Banua Simpun”, sebuah digitalisasi bank sampah dan aksi bersih sungai berbasis gamifikasi.
Pemko Banjarmasin menilai kolaborasi tersebut membuka peluang agar data pemerintah tidak hanya menjadi arsip, tetapi dapat diolah menjadi informasi dan inovasi untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Meski demikian, pemanfaatan data membutuhkan kualitas informasi yang konsisten. Karena itu, penguatan statistik sektoral diarahkan pada peningkatan kualitas data, koordinasi antarperangkat daerah, standardisasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kemampuan aparatur dalam menganalisis dan menggunakan data.
BACA JUGA: OJK Catat 35.438 Pengaduan Keuangan Ilegal hingga September 2026
Dengan pendekatan tersebut, data diharapkan hadir dalam seluruh tahapan pembangunan, bukan hanya ketika laporan harus dibuat. Data digunakan sejak proses identifikasi masalah, penentuan prioritas, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan intervensi, hingga pengukuran hasil.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan data tidak hanya diukur dari jumlah data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari sejauh mana data tersebut dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat dan menghadirkan pelayanan serta pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banjarmasin. (hum/ak)
