 |
| RAPAT: Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono rapat bersama Sekretaris Daerah di Ruang Rapat DPRD Batola, Selasa (27/10/2026) - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BATOLA - DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, mendorong agar Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, mengatakan dukungan pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan petugas, meningkatkan sarana dan prasarana pemadaman, serta mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut.
BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Kalimantan Dukung UMKM di Adaro Specta Preneur 2026
Pernyataan itu disampaikan Ayu dalam rapat bersama Sekretaris Daerah di Ruang Rapat DPRD Batola, Selasa (27/10/2026).
Menurut Ayu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul. Upaya tersebut juga perlu disertai perlindungan terhadap masyarakat dari dampak kabut asap, pelestarian lingkungan, dan pencegahan munculnya titik api baru.
“Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan masyarakat dari dampak asap, perlindungan lingkungan, serta pencegahan munculnya titik api baru,” ujar Ayu.
Ia menegaskan, DPRD Batola mendukung upaya penanggulangan karhutla dan berharap dana Banpres dapat digunakan sesuai prioritas serta kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Ayu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, dunia usaha, dan masyarakat.
"Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghadapi karakteristik lahan gambut yang membuat kebakaran lebih sulit dipadamkan dan berpotensi kembali menyala meskipun api di permukaan telah berhasil dikendalikan," tambahnya.
Selain mendukung penanganan darurat, DPRD Batola mendorong agar perencanaan penggunaan dana Banpres didasarkan pada skala prioritas. Hal itu mencakup kebutuhan operasional pemadaman, perlengkapan keselamatan petugas, serta kegiatan pencegahan dan penanganan dampak karhutla.
BACA JUGA: Hari Sumpah Pemuda ke-98, Jasa Raharja Teguhkan Komitmen Pelayanan Berintegritas
DPRD juga mengharapkan pengelolaan bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat maupun petugas yang terlibat langsung dalam penanggulangan karhutla.
"Melalui dukungan Banpres tersebut, penanganan karhutla di Kabupaten Barito Kuala diharapkan semakin optimal, risiko kebakaran dapat ditekan, dan dampak kabut asap terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan,"ujar Ayu. (ms/ak)
