 |
| DIBUKA: Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tindak lanjut pembangunan sanitasi di daerah melalui Coaching Clinic 3 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 di Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut diarahkan untuk mendorong rencana sanitasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut agar dapat ditindaklanjuti melalui program, perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah.
Coaching clinic mengusung tema “Penguatan Kebijakan dan Perencanaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan melalui Model Layanan dan Rencana Aksi Multiaspek.”
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, didampingi Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum, Angga Rinaldi Rizal.
Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tidak cukup hanya disusun sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Keberadaan dokumen SSK tentunya tidak cukup hanya sampai pada tahap penyusunan dokumen, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui implementasi yang nyata dan terintegrasi dengan proses perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap Coaching Clinic 3 dimanfaatkan Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut untuk mendalami, mendiskusikan, serta menyempurnakan rencana implementasi SSK sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurut Syarifuddin, hasil kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum pendampingan, tetapi dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam proses pembangunan sanitasi di daerah.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat upaya peningkatan akses dan kualitas layanan sanitasi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2025–2029.
“Selain itu, koordinasi dan sinergi antara Pokja PKP Provinsi Kalsel dengan Pokja PKP kabupaten/kota diharapkan terus diperkuat pada setiap tahapan implementasi SSK,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Di antaranya Bappeda, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Kesehatan.
Turut berpartisipasi Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan serta Provincial Facilitator Implementation PPSP Provinsi Kalimantan Selatan.
Syarifuddin juga menyampaikan apresiasi kepada peserta, narasumber, dan tim pendamping dari pemerintah pusat yang mengikuti kegiatan secara daring untuk memberikan materi, arahan, dan pendampingan.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman sekaligus kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SSK.
“Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap rencana pembangunan sanitasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut semakin matang dan dapat ditindaklanjuti secara terintegrasi, sehingga perencanaan yang telah disusun berujung pada peningkatan layanan sanitasi bagi masyarakat,” pungkasnya. (mc/ak)
