 |
| AUDIENSI: Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR saat melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta - Foto Hum |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Banjarmasin membidik target 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendorong UMKM naik kelas.
Target tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR saat melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Audiensi tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.
BACA JUGA: Turun ke Pasar, Perum BULOG Kanwil Kalsel Pastikan Pasokan dan Harga Beras Terkendali
Yamin mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, standardisasi, legalitas usaha, hingga perluasan akses pasar.
“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin mengusulkan dukungan pemerintah pusat berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha yang dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, mutu, dan daya saing produk lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Banjarmasin dan Kementerian UMKM turut membahas optimalisasi SAPA UMKM sebagai platform yang mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.
Platform tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi, hingga perluasan pasar.
Pemkot Banjarmasin mengusulkan agar SAPA UMKM dapat dioptimalkan untuk mempercepat intervensi kepada pelaku usaha berdasarkan kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing.
Sejumlah dukungan yang dibahas meliputi fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses KUR, peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta dukungan peralatan dan mesin produksi.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat menjawab sejumlah kendala yang masih dihadapi pelaku UMKM, seperti legalitas usaha, sertifikasi, pemasaran, akses digital, dan pembiayaan.
Penguatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang mencakup peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan akses pembiayaan, kemitraan, rantai pasok, serta pemasaran.
Yamin menilai hilirisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM Banjarmasin. Produk unggulan daerah diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam skala lokal, tetapi dapat memiliki nilai tambah dan masuk ke rantai pasok dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
Dalam konteks program nasional, Kementerian UMKM turut mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja selama periode 2026–2029.
Program tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai intervensi pemberdayaan, mulai dari pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital, hingga pembiayaan.
Sebagai tindak lanjut kolaborasi, Pemkot Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.
Program Kumitra merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mendekatkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.
Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk mempertemukan dan memperkuat jejaring pelaku UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.
BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Bantu Penanganan Karhutla di Banjarbaru dan Banjarmasin
Dari rangkaian kolaborasi tersebut, Pemkot Banjarmasin menargetkan 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR, disertai kemudahan perizinan serta sertifikasi lainnya bagi pelaku UMKM.
Target tersebut tidak semata-mata mengejar jumlah sertifikat maupun pembiayaan, tetapi diarahkan sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar mutu, memperluas pasar, dan membangun usaha yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemkot Banjarmasin berharap ekosistem UMKM semakin mudah mengakses program pemberdayaan, lebih siap masuk ke rantai pasok nasional, serta memiliki peluang berkembang hingga pasar ekspor. (hum/ak)
