 |
| TERPILIH: Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin periode 2025–2030 - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin periode 2025–2030 dalam Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Banjarmasin yang digelar di Balai Kota Banjarmasin, Sabtu (1/8/2026).
Musyawarah tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Kota Banjarmasin, H. Puar Junaidi, dan dibuka langsung oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
BACA JUGA: Ombudsman Desak PLN Tingkatkan Transparansi Informasi Pemadaman Listrik di Kalsel
Dalam sambutannya, Hj Ananda menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh unsur di PMI Kota Banjarmasin guna melakukan pembenahan organisasi secara menyeluruh. Salah satu prioritas yang akan diwujudkan adalah penyediaan sekretariat permanen sebagai pusat kegiatan organisasi.
"Pertama, terkait sekretariat. Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, Bapak H. Muhammad Yamin HR, tahun depan kita akan menempati gedung baru yang dihibahkan Pemerintah Kota Banjarmasin. Gedung tersebut akan dimanfaatkan sebagai sekretariat PMI Kota Banjarmasin sekaligus Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Banjarmasin," ujarnya.
Selain itu, Hj Ananda menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, seluruh dana yang dikelola PMI, baik yang berasal dari hibah pemerintah, bantuan pihak ketiga, maupun unit usaha organisasi, akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
"Kami memastikan pengelolaan dana PMI Kota Banjarmasin dilakukan secara transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga seluruh sumber daya yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Wakil Wali Kota Banjarmasin, David Santosa, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Kota PMI Banjarmasin telah memenuhi ketentuan organisasi karena dipimpin langsung oleh Plt Ketua PMI Kota Banjarmasin dan dibuka Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan.
"Musyawarah ini sah secara aturan organisasi. Setelah ini kami segera berkoordinasi untuk membentuk kepengurusan baru agar PMI Kota Banjarmasin dapat segera menjalankan program-program kemanusiaan bagi masyarakat," ujarnya.
Plt Ketua PMI Kota Banjarmasin, H. Puar Junaidi, mengatakan Musyawarah Kota menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja kepengurusan periode 2020–2025 sekaligus menyusun arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan.
"Musyawarah ini bertujuan mengevaluasi program kerja selama lima tahun terakhir sekaligus melahirkan gagasan-gagasan baru demi kemajuan PMI Kota Banjarmasin," katanya.
Ia juga menanggapi adanya dinamika maupun klaim terkait pelaksanaan Musyawarah Kota di luar mekanisme organisasi. Menurutnya, seluruh agenda resmi PMI harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan organisasi dan didukung dengan Surat Keputusan (SK) yang sah.
Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, turut menegaskan bahwa Musyawarah Kota PMI Banjarmasin yang digelar pada 1 Agustus 2026 merupakan agenda resmi yang telah dipersiapkan melalui konsolidasi internal, termasuk audiensi dengan Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR selaku Pelindung PMI Kota Banjarmasin.
"Dua minggu sebelum pelaksanaan kami telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Banjarmasin selaku pelindung organisasi sesuai ketentuan. Alhamdulillah, Musyawarah Kota hari ini berjalan resmi dan memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta para relawan PMI," ujarnya.
BACA JUGA: PLN Targetkan Perbaikan Tiga PLTU Rampung 3 Agustus, Listrik Kembali Normal Sehari Setelahnya
Terkait dinamika informasi yang berkembang sebelumnya, Gusti menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan PMI Pusat. Seluruh hasil Musyawarah Kota akan segera dilaporkan sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
Menurutnya, sinergi seluruh elemen PMI sangat diperlukan untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan, mulai dari pemenuhan kebutuhan darah hingga penanganan bencana di Kota Banjarmasin.
"Keberhasilan pelayanan kemanusiaan membutuhkan koordinasi dan kebersamaan. Melalui Musyawarah Kota ini, sinergi tersebut kembali diperkuat demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkasnya. (fs/ak)
