 |
| PENGUMUMAN: Pengumuman disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026) - Foto Ist |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meningkat pada 2026.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Hasil survei tersebut diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengumuman disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
BACA JUGA: Pasar Modal Indonesia Genap 49 Tahun, Investor Tembus 30,3 Juta dan ETF Emas Resmi Meluncur
Lampaui target RPJMN 2025-2029
Capaian SNLIK 2026 juga telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk 2029.
Target indeks literasi keuangan pada 2029 ditetapkan sebesar 69,35 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Dengan capaian 69,57 persen dan 93,61 persen, kedua indikator tersebut telah melewati target yang ditetapkan pemerintah.
SNLIK 2026 merupakan hasil kolaborasi OJK, LPS, dan BPS untuk pertama kalinya. Survei ini bertujuan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Survei mencakup 75.000 responden
SNLIK 2026 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Sebanyak 3.480 petugas dilibatkan dalam proses pendataan.
Indeks literasi keuangan diukur berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat. Sementara itu, inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Kalsel peringkat kedua literasi keuangan
Salah satu temuan menarik dalam SNLIK 2026 adalah posisi Kalimantan Selatan yang masuk tiga besar provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi di Indonesia.
Kalsel berada di posisi kedua dengan indeks literasi keuangan sebesar 79,69 persen.
Posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan 84,01 persen, sedangkan Bali berada di peringkat ketiga dengan 78,77 persen.
Sementara itu, tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Literasi perkotaan lebih tinggi
Berdasarkan klasifikasi wilayah, masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan.
Indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen dan inklusi keuangan 95,47 persen.
Sementara itu, masyarakat perdesaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 64,42 persen dan inklusi keuangan 90,39 persen.
Berdasarkan gender, tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Literasi keuangan laki-laki mencapai 69,54 persen, sedangkan perempuan 69,61 persen.
Untuk inklusi keuangan, laki-laki mencapai 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan
Hasil survei juga menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan literasi serta inklusi keuangan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Indeks literasi keuangan masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD mencapai 45,23 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 59,67 persen untuk lulusan SD, 67,72 persen lulusan SMP, 79,17 persen lulusan SMA, dan 93,46 persen untuk lulusan perguruan tinggi.
Untuk inklusi keuangan, masing-masing tercatat 85,80 persen, 89,85 persen, 93,42 persen, 97,36 persen, dan 99,49 persen.
Pengetahuan soal penjaminan simpanan belum merata
SNLIK 2026 juga mengukur tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan.
Hasilnya, sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Sementara itu, pengetahuan mengenai penjaminan polis masih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-penyelenggara program jaminan sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
LPS menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya meningkatkan pengenalan terhadap lembaga, tetapi juga perlu menjelaskan hubungan antara simpanan yang dijamin, LPS sebagai lembaga penjamin, serta mekanisme penjaminannya.
Berdasarkan segmentasi, sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS.
Sebanyak 23,7 persen mengetahui adanya penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS. Kemudian 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan.
Adapun 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.
Kelompok tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam program peningkatan literasi LPS.
Literasi keuangan akan lebih terarah
Hasil SNLIK 2026 akan menjadi salah satu rujukan bagi OJK, LPS, dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Program literasi akan lebih diprioritaskan kepada masyarakat perdesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta kelompok petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
BACA JUGA: Jasa Raharja Jamin Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin di Perairan Lombok
LPS juga mendorong perubahan pendekatan program literasi dari kegiatan yang bersifat massal menjadi lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur.
Edukasi akan diarahkan pada sasaran, pesan, kanal, lokasi, dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.
Dengan strategi tersebut, literasi keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. (ojk/ak)
