 |
| HADIR: Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi, hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BALANGAN – BPJS Kesehatan Cabang Barabai menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Balangan Tahun 2026 di Aula Benteng Tundakan, Kecamatan Paringin Selatan, beberapa waktu lalu. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Bupati Balangan, H. Akhmad Fauzi, hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam forum itu, BPJS Kesehatan memaparkan capaian layanan JKN hingga Juni 2026 serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Nancy Agitha, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang mempertimbangkan peserta nonaktif, potensi pemutusan hubungan kerja, serta pertumbuhan penduduk. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di daerah.
Dari sisi kepesertaan badan usaha, BPJS Kesehatan mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program JKN. Selain itu, akurasi data ketenagakerjaan juga dinilai penting untuk meningkatkan cakupan kepesertaan.
BPJS Kesehatan juga menyoroti pentingnya integrasi data pemerintah daerah, khususnya dalam penetapan peserta yang dibiayai pemerintah daerah. Pendataan diutamakan bagi warga di luar desil 1–5 yang belum masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Selain itu, BPJS Kesehatan mendorong penguatan regulasi daerah, termasuk instruksi yang mengikat pelaku usaha, penerapan skema subsidi silang iuran, serta optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung keberhasilan Program JKN.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, mengapresiasi forum tersebut sebagai sarana penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
"Kesehatan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Ketika masyarakat sehat, maka roda pembangunan pun akan berjalan lebih optimal," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Balangan telah meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) predikat utama tahun 2026. Namun demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.
Menurutnya, berbagai masukan masyarakat, termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD pada Maret 2025, harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan layanan kesehatan.
"RDP itu menjadi cermin bagi kita semua. Ada keluhan, ada catatan, ada harapan dari masyarakat yang harus kita jadikan pijakan perbaikan. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali," katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, badan usaha, hingga masyarakat. Ia berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi konkret dan inovasi yang dapat diimplementasikan.
"Semoga forum ini tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang melahirkan solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan," pungkasnya. (mz/ak)
