 |
| RAPAT: Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti optimalisasi serapan anggaran di tengah kebijakan efisiensi saat menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (1/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, tersebut membahas efektivitas pemanfaatan anggaran untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam rapat tersebut, Rais Ruhayat menilai implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih belum berjalan optimal sehingga perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, sistem tersebut seharusnya menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien.
"SPBE ini seharusnya menjadi tulang punggung dalam pelayanan pemerintahan modern. Namun, yang kami lihat saat ini implementasinya masih belum optimal," ujarnya.
Selain implementasi SPBE, Komisi I juga menyoroti kinerja sejumlah lembaga mitra Diskominfo Kalsel, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan. Kinerja kedua lembaga tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program berjalan lebih maksimal dan berdampak pada peningkatan serapan anggaran.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamis Bahasiyim, mengatakan pihaknya tetap optimistis kinerja lembaga mitra dapat ditingkatkan apabila didukung dengan penguatan anggaran dan pelaksanaan program yang lebih efektif.
"Kami tetap optimistis bahwa dengan dukungan penambahan anggaran, kedua lembaga tersebut dapat mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan kinerja penyerapan anggaran ke depan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muslim, mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi SPBE, mulai dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, hingga sinkronisasi antarperangkat daerah.
Ia menegaskan Diskominfo Kalsel terus melakukan berbagai pembenahan, baik pada sisi sistem maupun koordinasi lintas instansi, guna mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik yang lebih terintegrasi.
"Saat ini kami terus melakukan pembenahan, baik dari sisi sistem maupun koordinasi lintas instansi, agar ke depan pelayanan publik berbasis elektronik bisa lebih terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Muslim.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berharap optimalisasi pemanfaatan anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis digital, sehingga memberikan dampak nyata terhadap efektivitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. (dwn/ak)
