 |
| PERTEMUAN: Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Banjarmasin - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Banjarmasin guna membahas penanganan perilaku berisiko pada anak dan remaja serta kelompok rentan, Rabu (6/5/2026), di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan Kota Banjarmasin.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, dan dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin, unsur Forkopimda, sejumlah kepala SKPD, serta kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Banjarmasin.
BACA JUGA: Kelangkaan Solar Subsidi Ancam Stabilitas Harga Sembako di Kalsel
Pertemuan itu digelar sebagai respons cepat Pemerintah Kota Banjarmasin atas maraknya fenomena perilaku negatif remaja yang menjadi perhatian publik, termasuk viralnya video aksi kekerasan yang melibatkan sekelompok remaja bersenjata tajam.
Dalam sambutannya, Ananda mengatakan pemerintah kota bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR. Namun, ia menegaskan penanganan persoalan kenakalan remaja membutuhkan langkah jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor.
“Beberapa waktu terakhir kita melihat di media sosial adanya video viral tentang sekelompok anak remaja yang melakukan tindakan kekerasan dengan senjata tajam. Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai arahan Pak Wali Kota bergerak cepat menindaklanjuti masalah ini. Namun perlu diingat, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan karena sudah menjadi masalah yang mengakar,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan unsur Forkopimda dan institusi pendidikan sangat penting karena mayoritas pelaku masih berstatus pelajar.
“Masalah ini tidak bisa ditangani Pemko sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Forkopimda dan institusi pendidikan. Karena pelaku dari tindakan ini mayoritas masih dalam usia sekolah, maka kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK kita libatkan dalam pembahasan solusi jangka panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah merumuskan sejumlah langkah konkret, termasuk mengkaji pola pembinaan kedisiplinan yang diterapkan di sejumlah daerah lain.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami telah merumuskan langkah-langkah konkret. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan pola pembinaan kedisiplinan seperti yang dilakukan di Jawa Barat karena dinilai cukup efektif menekan angka kekerasan remaja,” ungkapnya.
Meski demikian, Ananda menegaskan pendekatan persuasif dan religius tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan awal.
“Pendekatan yang kami utamakan tetap persuasif, salah satunya melalui pembinaan religius dan penguatan karakter. Namun apabila restorative justice tidak lagi memadai, maka harus ada langkah tegas karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda Kota Banjarmasin,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan penanganan kasus remaja pelaku kekerasan yang masih berstatus anak di bawah umur sehingga proses hukum kerap terbatas.
“Kendala kita saat ini, mereka masih di bawah umur dan mengetahui bahwa ketika diamankan akan dikembalikan lagi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penanganan yang lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin, mengatakan forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah untuk menyusun solusi menyeluruh terhadap fenomena perilaku negatif remaja.
“Atas arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, pemerintah kota mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang komprehensif melalui sinergi dengan Forkopimda. Karena fenomena perilaku negatif remaja ini membutuhkan solusi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Terkait opsi pembinaan melalui pelatihan kedisiplinan di lingkungan semi-militer atau barak, Muzaiyin menyebut wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Itu salah satu opsi yang muncul dalam rapat internal dan masih kami godok lebih lanjut sesuai arahan pimpinan. Konsepnya bukan seperti penjara, tetapi lebih kepada pembinaan kedisiplinan dan bela negara, misalnya melalui pelatihan di lingkungan seperti Rindam atau tempat pembinaan serupa,” jelasnya.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Rombak Jabatan, 168 Pejabat Dilantik Gubernur
Ia menegaskan seluruh opsi yang tengah dibahas akan diformulasikan secara matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, pendidikan, psikologis anak, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap lahir langkah strategis dan terintegrasi dalam menangani perilaku berisiko anak dan remaja sehingga tercipta lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan berakhlak baik. (hum/ak)
