 |
| KUNJUNGAN: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi I yang dipimpin Rais Ruhayat melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi I yang dipimpin Rais Ruhayat melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, belum lama tadi.
Kunjungan tersebut turut didampingi oleh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BACA JUGA: Ombudsman RI Soroti Kecelakaan Kereta di Bekasi
Rombongan Komisi I diterima oleh Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan utama mengenai langkah antisipatif menghadapi fenomena El Niño, termasuk potensi “El Niño Godzilla” yang diperkirakan dapat memicu musim kemarau lebih panjang serta meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Selatan.
Rais Ruhayat menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam merespons secara proaktif potensi bencana di daerah.
Menurutnya, Kalimantan Selatan yang kerap menghadapi persoalan karhutla perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal strategi mitigasi, penanganan dini, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat.
Selain membahas dampak El Niño, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya sistem penanganan kebakaran lahan secara terpadu. Dalam kesempatan itu, dibahas pula penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan bencana.
“Setelah konsultasi ini kami akan mendorong tindak lanjut melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait di daerah. Kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam langkah konkret, bukan hanya diskusi,” ujar Rais.
Sementara itu, Agus Riyanto menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai langkah Komisi I DPRD Kalsel menunjukkan kepedulian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tahun ini.
BACA JUGA: BEI Ungkap Strategi Perkuat Pasar Modal di Tengah Tekanan Global
Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penetapan status siaga darurat apabila diperlukan, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana di wilayah rawan.
Melalui konsultasi ini, DPRD Kalsel menegaskan perannya dalam fungsi pengawasan dan koordinasi untuk mendukung upaya mitigasi bencana. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan responsif. (hum/ak)
