 |
| DISKUSI: Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat berdiskusi - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, KANDANGAN – Pengembangan komoditas kelapa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sektor perkebunan.
Potensi kelapa di daerah tersebut dinilai cukup besar. Namun, saat ini produksi mengalami penurunan akibat banyaknya tanaman yang sudah tua sehingga tidak lagi produktif.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kalsel Apresiasi Standar K3 PT Arutmin, Tekankan Keselamatan Kerja
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., mengatakan pengembangan komoditas kelapa perlu didorong kembali melalui program yang terarah dan berkelanjutan.
“Potensi kelapa di HSS sangat besar, hanya saja banyak tanaman yang sudah tua sehingga produksi menurun. Kami sepakat untuk mendorong pengembangan kembali, baik kelapa dalam maupun kelapa genjah yang lebih potensial,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain kelapa, dukungan juga akan diarahkan pada pengembangan komoditas lain seperti karet dan kopi. Hal tersebut perlu didukung dengan sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, M.M., menegaskan komitmen DPRD dalam mengembalikan HSS sebagai salah satu sentra atau lumbung kelapa di Kalimantan Selatan.
“HSS memang dikenal sebagai lumbung kelapa, apalagi didukung produk khas seperti dodol dan ketupat Kandangan. Kami berharap dalam tiga hingga lima tahun ke depan HSS bisa kembali menjadi lumbung kelapa,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten HSS, Lutfiana, S.P., M.P., menyambut baik perhatian DPRD Kalsel terhadap pengembangan komoditas kelapa di wilayahnya.
BACA JUGA: BRI Hormati Proses Hukum, Tegaskan Komitmen Anti-Korupsi
Ia mengungkapkan, produksi kelapa saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Produksi kelapa tahun 2025 sekitar 8.400 ton, itu masih jauh dari kebutuhan UMKM seperti dodol dan ketupat Kandangan. Bahkan kekurangannya hampir tiga kali lipat,” jelasnya.
Melalui dukungan dan sinergi lintas pemerintah, diharapkan pengembangan komoditas kelapa di HSS dapat kembali optimal serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (hum/ak)
