 |
| RAKOR: Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Forum yang mengusung tema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA: Pimpin Rakor Kepegawaian, Wali Kota Yamin Tekankan Disiplin dan Sanksi Tegas ASN
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Upaya yang dapat dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, didampingi Direktur Operasional Ariyandi, hadir sebagai narasumber. Keduanya memaparkan peran perusahaan dalam mendukung ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menjelaskan, Jasa Raharja berperan sebagai enabler dalam mendorong kepatuhan masyarakat melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.
“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan sistem peringatan dini agar intervensi dapat dilakukan lebih awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan publik. Menurutnya, kepatuhan akan tumbuh seiring dengan sistem yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan.
Selain itu, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data serta meningkatkan efektivitas pemungutan.
BACA JUGA: Samsat Banjarbaru Buka Layanan Pajak di Expo, Warga Bisa Bayar Sekaligus Dapat Hadiah
Sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja terus menghadirkan inovasi layanan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Berbagai inisiatif dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Partisipasi dalam Rakornas ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan terpercaya.
Sumber: Jasa Raharja
