 |
| PENGHARGAAN: Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menerima penghargaan atas prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menerima penghargaan atas prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di halaman kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Penghargaan yang diterima berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, yang diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Selain Kalimantan Selatan, penghargaan serupa juga diberikan kepada empat provinsi lain, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
BACA JUGA: Ekspedisi Rupiah Kalimantan 2026, BI dan TNI AL Jangkau Wilayah Sungai
Selain tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan kepada 15 pemerintah kabupaten, di antaranya Banyuwangi dan Hulu Sungai Selatan, serta sembilan pemerintah kota, termasuk Kota Tangerang dan Kota Semarang. Secara keseluruhan, terdapat 30 pemerintah daerah yang menerima penghargaan berdasarkan penilaian Kemendagri.
Muhidin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam lima besar penerima penghargaan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan masuk dalam lima besar daerah yang menerima penghargaan,” ujar Muhidin usai mengikuti upacara.
Ia juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Selatan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah masing-masing.
“Mari kita bersama-sama melaksanakan otonomi daerah di daerah masing-masing dengan sebaik mungkin,” pesannya.
Selain itu, Muhidin menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah harus selalu siap dalam menjalankan kebijakan dan melayani masyarakat.
Pada peringatan Hari Otda tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait evaluasi dan penguatan otonomi daerah.
Bima menegaskan bahwa kewenangan merupakan inti dari otonomi daerah. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan dan integritas.
“Otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik dan membangun pemerintahan yang berintegritas,” ujarnya.
BACA JUGA: Pimpin Upacara Otda ke-30, Wali Kota Banjarmasin Tekankan Sinergi Pusat-Daerah
Ia menambahkan, tanpa integritas, kewenangan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
Peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh setiap 25 April tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Selain Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Kemendagri juga memberikan penghargaan lain seperti National Governance Awards 2026 serta penghargaan Kinerja Tinggi bagi pemerintah daerah yang dinilai berprestasi. (hum/ak)
