 |
| RAKOR: Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah TPAKD se-Kalsel tahun 2026 yang mengambil tema Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera, senin (23/2/2026) di Rattan In Banjarmasin - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Agus Maiyo berharap, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah Kalsel dapat terus memperkuat sinergi dan kolaborasinya. Hal ini penting untuk bisa memastikan akselerasi inklusi keuangan dapat semakin tumbuh kedepannya di Banua.
Hal itu diungkapnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah TPAKD se-Kalsel tahun 2026 yang mengambil tema Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera, senin (23/2/2026) di Rattan In Banjarmasin.
"TPAKD ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan penggerak utama peningkatan inklusi keuangan daerah. TPAKD berperan sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil masyarakat di daerah, sekaligus menjadi katalisator kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Lembaga Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap instansi memiliki peran dan kontribusinya masing-masing dalam memperluas akses keuangan. Makanya melalui sinergi dan kolaborasi kita bisa buat program kerja yang terarah, terukur, dan akuntabel. Ujungnya TPAKD diharapkan mampu mendorong pembiayaan sektor produktif, memperkuat UMKM, mengembangkan ekosistem ekonomi syariah, serta memperluas akses keuangan bagi kelompok rentan dan wilayah yang masih underserved," tegas mengawali sambutan.
Ditegaskannya juga bahwa sasaran program kerja TPAKD tidak sekadar meningkatkan angka inklusi keuangan, tetapi memastikan akses yang merata dan berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan ekonomi, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Untuk itu, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menjadi kompas kita bersama.
"Dengan tiga dimensi utama penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman IKAD memberikan gambaran objektif kondisi inklusi keuangan daerah sekaligus arah kebijakan yang harus ditempuh. Dimensi tersebut tercermin dalam indikator persentase Aset Perbankan, Aset Dana Pensiun, Aset Asuransi, Kapitalisasi Pasar Modal, serta Total Kredit sebagai ukuran konkret penguatan akses keuangan di daerah," tambahnya.
Saat ini berkat sinergi dan kolaborasi yang baik, secara umum kondisi perekonomian Kalsel menunjukkan kinerja yang cukup baik dan resilien. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, perekonomian Kalsel tumbuh sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Capaian ini menggambarkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah serta kemampuan kita dalam menjaga stabilitas di tengah berbagai dinamika global dan nasional.
Kinerja positif tersebut turut tercermin pada sektor jasa keuangan yang tetap terjaga dengan baik. Seperti yang dapat dilihat pada paparan, perkembangan Aset, DPK dan Kredit secara berturut-turut sebesar 3,04% yoy, 3,75% yoy, 6,04% yoy. Sejalan dengan hal tersebut, sektor Pasar Modal juga mencatatkan pertumbuhan signifikan, dengan jumlah Single Investor Identification mencapai 497.131 dengan nominal transaksi sebesar Rp3,62 T. Sementara dari sisi Industri Keuangan Non-Bank, total aset Dana Pensiun meningkat sebesar 10,12% yoy dengan nominal Rp377 miliar, pembiayaan Modal Ventura mencapai Rp97 miliar (meningkat 0,08% yoy), pinjaman fintech peer-to-peer lending tumbuh signifikan 41,12% yoy dengan nominal Rp893 miliar.
"Dari data tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pertumbuhan intermediasi menunjukkan tren yang positif, kualitas pembiayaan relatif terkendali, serta penghimpunan dana masyarakat terus meningkat. Lembaga Jasa Keuangan di Kalsel, baik sektor perbankan, industri keuangan nonbank, maupun pasar modal, menunjukkan performa yang solid dan adaptif dalam merespons perkembangan ekonomi," jelasnya.
"Namun demikian, kita perlu menyadari bahwa pertumbuhan sektor keuangan belum sepenuhnya bermakna apabila belum diiringi dengan pemerataan akses dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pertumbuhan harus berdampak. Stabilitas harus diikuti perluasan manfaat. Di sinilah peran strategis TPAKD menjadi sangat penting," timpalnya lagi.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel Eddy Elminsyah Jaya mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel siap berkolaborasi dalam mendukung kerja TPKAD di wilayah Kalsel.
Baginya dukungan dan kolaborasi ini sangat penting agar kondisi perekonomian Kalsel dapat semakin maju dan bertumbuh kedepannya.
"Apalagi harus kita akui sampai hari ini ekonomi Kalsel masih tergantung dengan komoditas pertambangan. Ini perlu TPKAD pikirkan bersama dengan solusi konkritnya, agar kedepannya kita bisa terus mengurangi ketergantungan ini sehingga Kalsel di masa depan bisa tumbuh ekonominya dari sektor lain yang lebih potensial dibanding sektor pertambangan," tukasnya. (net/ak)
