 |
| MONITORING: Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat saat monitoring - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BATOLA – Dalam upaya memastikan pelayanan publik berjalan optimal hingga pelosok daerah, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring ke Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala (Batola), pada Kamis (30/10/2025).
Kunjungan lapangan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cepat, tepat, dan tanpa hambatan birokrasi,” ujar Rais Ruhayat saat membuka pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kecamatan Anjir Muara.
Kedatangan rombongan Komisi I disambut hangat oleh Camat Anjir Muara, Hj. Titien Hariyati, yang menyampaikan paparan mengenai kondisi pelayanan publik di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa pihak kecamatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, surat-menyurat, hingga koordinasi pelayanan dasar.
Namun, Titien juga mengakui masih terdapat beberapa kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta peralatan kerja yang sudah menua, sehingga memengaruhi kecepatan dan efisiensi layanan.
“Kami selalu berusaha memberi pengertian kepada masyarakat bahwa tidak semua urusan bisa diselesaikan di kecamatan. Misalnya, untuk pengaktifan BPJS, masyarakat kami arahkan langsung ke Dinas Sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan Mal Pelayanan Publik dan mobil pelayanan keliling sangat membantu mempercepat proses pelayanan, meskipun jumlah armada yang tersedia masih terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar penempatan mobil layanan keliling dilakukan secara strategis, terutama di titik-titik yang jauh dari pusat kecamatan seperti kawasan tugu perbatasan atau daerah sulit akses.
“Terkait pelayanan di kantor kecamatan masih ada yang perlu dibenahi. Walau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilainya sudah cukup baik, harapan kita tentu agar tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena itu menjadi tolok ukur kita dalam menilai pelayanan publik,” tegas Rais Ruhayat.
Kunjungan ini menjadi wujud nyata kepedulian DPRD Kalsel terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Di tengah dorongan digitalisasi dan keterbatasan infrastruktur, Komisi I menilai dukungan SDM, sarana, dan teknologi pelayanan publik menjadi hal mendesak agar warga tidak tertinggal dalam memperoleh pelayanan dasar.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kalsel berkomitmen membawa hasil temuan lapangan ini ke rapat kerja bersama SKPD terkait, untuk dijadikan dasar penyusunan pokok pikiran dewan (pokir) serta rekomendasi kebijakan ke depan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang responsif, efisien, serta berpihak kepada masyarakat di Kecamatan Anjir Muara dan seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (dwn/ak)
