 |
| HADIR: Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj. Linda Wati, menghadiri pelantikan PPPK Paruh Waktu - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BALANGAN – Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj. Linda Wati, menghadiri pelantikan 3.036 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang digelar di halaman Kantor Bupati Balangan, Sabtu (1/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momen bersejarah bagi ribuan pegawai baru yang siap mengabdikan diri demi kemajuan daerah.
BACA JUGA: Wali Kota Banjarmasin Dorong ASN Bangun Budaya Kerja Berintegritas dan Anti Korupsi
Dalam sambutannya, Hj. Linda Wati menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh PPPK yang baru dilantik. Ia berharap para pegawai dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat Balangan.
“Selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah dilantik hari ini. Semoga kehadiran saudara-saudara semua dapat memperkuat pelayanan publik dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Balangan,” ujar Hj. Linda Wati.
Ketua DPRD juga mendorong seluruh pegawai baru untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya sikap profesional, disiplin, serta komitmen dalam menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
“Kami berharap para PPPK dapat terus meningkatkan kompetensi dan kemandirian, karena tantangan birokrasi dan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks. ASN dan PPPK harus menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.
BACA JUGA: Tim Pembina Samsat Martapura Laksanakan Operasi Gabungan
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Bupati Balangan, jajaran Forkopimda, pejabat perangkat daerah, serta para tamu undangan. Suasana haru dan bangga tampak menyelimuti ribuan peserta yang baru saja resmi bergabung sebagai aparatur pemerintah daerah.
Dengan dilantiknya ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap kinerja pemerintahan daerah semakin optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. (rz/ak)
