 |
| NARSUM: Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BALANGAN – Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, menegaskan bahwa merawat demokrasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga politik, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara.
Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Merawat Demokrasi", yang digelar oleh DPD KNPI Balangan bekerja sama dengan Badan Kesbangpol, di Aula Ar-Raudah Waterpark Paringin, Sabtu (11/10/2025).
Saiful Arif menyambut baik inisiatif DPD KNPI dan Kesbangpol yang telah menyelenggarakan kegiatan edukatif semacam ini. Ia menilai forum semacam ini penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.
“Kegiatan semacam ini harus semakin diperluas agar bisa diterapkan oleh seluruh komponen masyarakat. Kita ingin demokrasi di Balangan tetap sehat dan berkualitas,” ujarnya.
BACA JUGA: The SUV Pride Hadir di Kalselteng, PT Trio Motor Luncurkan New Honda ADV160
Dalam forum diskusi yang dihadiri oleh pemuda, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen organisasi kemasyarakatan, Saiful menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan seperti kebebasan, keadilan, musyawarah, dan mufakat sebagai pilar demokrasi yang kokoh.
Menurutnya, pemahaman terhadap demokrasi harus dimulai dari tingkat lokal dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, bahkan diperluas ke seluruh kecamatan agar pemahaman tentang demokrasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: BSI Catat Pertumbuhan Positif di Kalimantan, UMKM dan Media Jadi Mitra Strategis
Saiful Arif juga menyampaikan harapannya kepada generasi muda, khususnya di Kabupaten Balangan, untuk menjadi pelopor demokrasi yang santun, cerdas, dan berintegritas.
“Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi, bukan hanya dengan beropini, tetapi juga dengan keterlibatan aktif, pemikiran kritis, dan sikap yang bertanggung jawab,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat literasi politik masyarakat, sekaligus membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama di tingkat daerah. (net/ak)
