 |
| ANGGARAN: FGD yang dilaksanakan DPRD Kalsel dan TAPD Provinsi Kalsel dengan Kemendagri. (Humas DPRD Kalsel) |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - Sejumlah masalah terkait anggaran dibahas DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Forum Group Discusion di Kemendagri.
Hal itu sebagai bentuk komitmen DPRD Kalsel agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Banua.
Melalui forum pembahasan, DPRD memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, tepat sasaran, dan mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi warga Kalsel.
BACA JUGA: KLHN 2025 Hadirkan Semangat Layanan “Lebih Dekat, Lebih Hangat” Bagi Konsumen Motor Honda
FGD oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dalam forum tersebut, DPRD Kalsel membahas ejumlah isu penting, antara lain terkait transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, dan program prioritas pembangunan.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kalsel ingin memastikan agar APBD 2026 tidak hanya tersusun sesuai regulasi, tetapi juga mengakomodir kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, yang hadir langsung dalam forum ini menyampaikan bahwa masukan dari Kemendagri menjadi pegangan penting DPRD dalam menata APBD.
“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita di Kalimantan Selatan tidak sempit, sehingga bisa diakomodir semuanya. Akan tetapi ketika ada transfer keuangan daerah yang ditunda lagi dari pemerintah pusat, itu kami akan memilih dulu mana yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
BACA JUGA: Gandeng Teacher Preneur, Pemkab Kotabaru Gelar Seminar Nasional
Ia menambahkan, saran dan masukan dari Kemendagri akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kalsel dalam pembahasan APBD 2026.
Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
Melalui forum ini, Banggar DPRD Kalsel kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (dwn/ak)
