 |
| RAPAT: Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H - Foto Istimewa |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang tiga mitra kerjanya dalam rangka menggali program kerja untuk Tahun Anggaran 2026, pada Rabu, (6/8/2025) pagi.
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H. Sesi pertama menghadirkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, sementara sesi kedua dan ketiga bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dilanjutkan dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, S.T.
Ditemui seusai rapat, Ilham menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh banyak informasi dari ketiga mitra kerja tersebut. Terkait Inspektorat, Komisi I mendorong agar sistem pengendalian internal ditingkatkan, guna meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.
“Untuk Dinas PMD, kami berharap dana desa yang digulirkan oleh Gubernur bisa dimaksimalkan dan penyerapannya menyeluruh ke seluruh desa. Kami juga mendorong peningkatan capaian Desa Mandiri serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) agar roda perekonomian desa dapat berjalan lebih baik,” ujar politisi Gerindra tersebut.
BACA JUGA: Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025
Sementara itu, terhadap Disdukcapil, Komisi I menyoroti masih rendahnya angka kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham mendorong agar sosialisasi IKD ditingkatkan, sekaligus disinergikan dengan layanan publik lainnya, seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.
“Jadi kalau masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja, itu bisa sangat membantu,” pungkasnya. (dwn/ak)
