Rapat Paripurna DPRD Balangan ke-42 Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025

RAPAT: Pandangan umum fraksi disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Supianor - Foto Istimewa


HABARDIGITAL.COM, BALANGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-42 masa sidang kedua pada Rabu (16/7/2025), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Linda Wati, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Rizkan, serta dihadiri anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat.

BACA JUGA: Pemprov Kalsel Dorong Kabupaten dan Kota Terapkan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital

Pandangan umum fraksi disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Supianor. Dalam penyampaiannya, ia menyatakan bahwa secara umum seluruh fraksi di DPRD Balangan menyetujui urgensi perubahan APBD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

“Perubahan anggaran harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang,” ujar Supianor.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Perubahan APBD 2025 sangat bergantung pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan.

BACA JUGA: Pemkot Banjarmasin Gelar Kegiatan “Mamisah Ratik Bahurup Wan Sembako”

“Kami mendorong agar OPD dapat menyusun dan melaksanakan program secara cepat, tepat, serta sesuai dengan indikator kinerja dan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Rapat Paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan dan pengesahan Perubahan APBD 2025. Diharapkan, hasil akhir dari pembahasan ini dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Balangan. (bor/ak)

Lebih baru Lebih lama