 |
| KEGIATAN: Kegiatan Penagihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada PT Adi Sarana Armada Tbk di UPPD Samsat Martapura - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJAR - Tim Pembina Samsat Martapura melaksanakan kegiatan Penagihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada PT Adi Sarana Armada Tbk di UPPD Samsat Martapura pada Senin (8/12/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya intensifikasi pendapatan daerah sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Penanggung Jawab Samsat Martapura, Triyono, menjelaskan bahwa penagihan ini merupakan agenda penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.
“Kami terus mendorong badan usaha untuk tertib dalam membayar pajak kendaraan. Kegiatan hari ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kepatuhan, sekaligus menjalin komunikasi yang lebih baik antara Samsat dan pelaku usaha,” ungkap Triyono.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi PKB akan semakin mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banjar. Kegiatan penagihan dilakukan secara langsung di kantor UPPD Samsat Martapura dengan menghadirkan perwakilan PT Adi Sarana Armada Tbk. Langkah ini juga bertujuan memberikan kemudahan serta mempercepat proses administrasi PKB sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dengan lancar dan tepat waktu.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Abdillah, menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan Tim Pembina Samsat.
“Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan sangat berkaitan dengan keberlanjutan perlindungan masyarakat. Melalui sinergi Samsat dan Jasa Raharja, kami memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi memiliki kontribusi pada perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas,”ungkapnya.
Abdillah menambahkan bahwa Jasa Raharja siap memberikan layanan optimal serta terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan ini, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat tata kelola administrasi kendaraan, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai saat risiko kecelakaan terjadi.
"Sinergi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan," tukasnya.
Sumber: Jasa Raharja
